Presiden terpilih Jokowi menyalami Presiden Indonesia SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mengambil sikap oposisi terhadap kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut, menurut Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid, tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Kalau dialihkan dan harga BBM dinaikkan, yang disusahkan juga rakyat kecil. Sedangkan presiden kan digaji besar untuk menyejahterakan rakyat," kata dia pada Kamis, 28 Agustus 2014, di Hotel Intercontinentale Midplaza, Jakarta Pusat. (Baca: Kenaikan BBM Ditunda, Rupiah Menguat)
Dia membenarkan pernyataan untuk tidak memanjakan rakyat dengan terus-terusan memberikan subsidi BBM. Tetapi pengambilan langkah menghapus subsidi dan menaikkan harga BBM juga dinilai bukan langkah yang tepat dan kurang rasional.
"Kondisi saat ini kan sedang damai dan tenang, tidak ada gejolak internasional yang membuat harga minyak dunia naik. Aneh kalau tiba-tiba harga dinaikkan," katanya. (Baca: Jokowi Diuntungkan Jika SBY Naikkan BBM)
Hidayat pun meminta agar sampai habis masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikkan harga BBM, demikian juga dengan presiden di periode selanjutnya. Dia menyarankan agar pemerintah mencari alternatif lain yang juga mendidik tetapi tidak menyusahkan rakyat. (Baca: Pemerintah Diminta Jelaskan Perlunya Kenaikan BBM)
"Anggaran pemerintahan kan tidak selalu 100 persen terpakai. Kalau dihitung bisa sisa 10 persen dari Rp 2.000 triliun, yaitu Rp 200 triliun. Kenapa anggaran sisa tersebut tidak dioptimalkan saja?" ujarnya.
Menurutnya, dari anggaran tersebut pemerintah dapat mengoptimalkan pembukaan lapangan kerja baru ataupun pengembangan sarana dan prasarana untuk masyarakat.
