Siswono Akan Puji SBY jika Naikkan Harga BBM

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 28 Agustus 2014 15:10 WIB

Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo (2 kanan) saat menggelar jumpa pers menyikapi Hasil Pemilihan Umum di Jakarta, Minggu (19/4). TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi pro dan kontra pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Siswono Yudo Husodo mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dikenang karena meninggalkan kebijakan luar biasa jika dia mau mengalihkan subsidi BBM sebelum masa jabatannya berakhir.

"Berarti dia berani untuk melihat bahwa kita terlalu banyak membakar uang untuk hal yang tidak efektif," katanya pada Kamis, 28 Agustus 2014, di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta Pusat. (Baca: Tim Transisi Jokowi Pertimbangkan Harga BBM Naik)

Namun, kalau pun SBY tidak berani untuk menghapus subsidi itu pada masa jabatannya, Siswono menambahkan, pemerintahan yang baru tetap harus mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Tak dapat dipungkiri, uang negara banyak yang terbakar habis untuk subsidi BBM bagi orang-orang yang tidak tepat," ujarnya. (Baca: Pertamina Larang Keras Penjualan BBM di Jeriken)

Selama ini, kata Siswono, pengguna bahan bakar bersubsidi sebagian besar adalah orang-orang dari golongan mampu, bukan golongan kurang mampu seperti tujuan sebenarnya. Uang yang dinilai terbakar sia-sia ini akan dialosikan untuk sektor di luar BBM, seperti pembangunan infrastruktur.

Siswono tidak mempermasalahkan apabila setelah pengalihan subsidi tersebut harga BBM akan melonjak naik atau tidak. (Baca: Demokrat Minta PDIP Konsisten Soal Harga BBM)

URSULA FLORENE SONIA

Berita Terpopuler
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK
Indonesia Bentuk Timnas U-19 Baru, Mengapa?
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Prabowo Ditemani Tokoh Ini Saat Putusan MK

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya