Dirjen Pendidikan Dasar: Fotokopi Buku Boleh

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 27 Agustus 2014 04:39 WIB

Mendikbud M. Nuh (kedua kiri) didampingi Dirjen Dikmen Kemendikbud Hamid Muhammad (kiri), Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Aman Wirakarta Kusuma (kedua kanan), Koordinator Ujian Nasional, Djemari Mardapi (kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Hamid Muhammad mengatakan sudah mendengar bahwa ada beberapa sekolah yang memfotokopi buku pelajaran. "Itu terjadi karena buku belum sampai ke sekolah," kata Hamid saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Agustus 2014.

Menurut Hamid, Kementerian Pendidikan memberikan izin kepada guru untuk memfotokopi buku tapi untuk sebagian tema saja. "Tidak semua, hanya diawal sampai buku datang," ujar Hamid.

Sebelumnya, beberapa sekolah memfotokopi buku pelajaran karena buku yang tidak kunjung datang. Akan tetapi, tersiar kabar bahwa sekolah memungut uang fotokopi dari siswa.

"Saya juga sudah dengar tentang itu," kata Hamid. "Dan itu sangat tidak diperbolehkan," ujarnya. Hamid mengatakan baik uang fotokopi atau buku harus dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Sosial (Bansos). "Dana tersebut memang dipakai salah satunya untuk buku," kata Hamid.

Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan (Diknas) Daerah untuk diperiksa. "Kami sudah kirimkan surat agar dicek," katanya. Menurut Hamid, Diknas berhak untuk mendatangi langsung sekolah yang melakukan hal itu dan memberikan hukuman atau sanksi. "Sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah," kata Hamid.

ODELIA SINAGA

Berita terkait

Mengenal IHA, Badan Baru yang Diluncurkan Kemendikbudristek

17 jam lalu

Mengenal IHA, Badan Baru yang Diluncurkan Kemendikbudristek

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, salah satu langkah pertama yang telah dilakukan IHA adalah memperbarui Museum Song Terus di Pacitan, Jawa Timur

Baca Selengkapnya

Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

12 hari lalu

Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

Salah satu beleid paling disorot terutama tentang pungutan sekolah di Yogyakarta, yang akan diubah istilahnya menjadi dana partisipasi.

Baca Selengkapnya

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

15 Maret 2024

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

5 Maret 2024

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

Baca Selengkapnya

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Baca Selengkapnya

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.

Baca Selengkapnya

FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

3 Juni 2023

FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.

Baca Selengkapnya

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

6 April 2023

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.

Baca Selengkapnya