Anggota Komisi kepolisian Nasional Adrianus Eliasta Meliala. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai langkah Polri memeriksa Komisioner Komisi Kepolisian Nasional sebagai saksi atas dugaan fitnah menunjukkan sikap otoriter terhadap sebuah instansi pemerintah.
"Jika Adrianus Meliala sebagai tersangka dalam kasus fitnah, Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 26 Agustus 2014.
Dia menyayangkan sikap elite Polri yang melaporkan Adrianus ke Bareskrim terkait dengan tudingan "ATM Polri" saat menanggapi kasus AKBP MB yang menjadi tersangka suap bandar judi di Bandung, di salah satu stasiun televisi swasta. (Baca: Adrianus Meliala Penuhi Panggilan Bareskrim)
"Laporan tersebut menunjukkan bahwa elite Polri tidak menghargai lagi keberadaan Kompolnas sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi kepolisian," ujarnya.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Dia dipanggil sebagai saksi atas dugaan fitnah kepada Polri dalam kaitan dengan kasus suap yang melibatkan Ajun Komisaris Besar Murjoko Budoyono, bekas Kepala Sub-Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
"Kalau saya mengatakan kepada polisi harus akuntabel, berarti saya harus akuntabel," ucap Adrianus di gedung Bareskrim Polri, di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Agustus 2014. Adrianus didampingi komisioner Kompolnas lainnya, M. Nasser.
Dia mengatakan elite Polri perlu melakukan introspeksi dengan adanya kritikan Adrianus yang memang punya kapasitas untuk mengkritik Polri. "Sangat disayangkan jika orang yang mengkritisi justru dikriminalisasi oleh elite Polri.
Untuk itu IPW menyerukan agar masyarakat dan pemerintah SBY melakukan perlawanan terhadap aksi kriminalisasi elite Polri terhadap Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala," ujarnya.
