Untung-Rugi Prabowo Terus Menggugat  

Reporter

Sabtu, 23 Agustus 2014 06:51 WIB

Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) bersama para sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. Koalisi Merah Putih mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya akan menghabiskan tenaga dan waktu jika terus menggugat hasil pemilu presiden 2014. Menurut Refly, Prabowo hanya akan mengalami kerugian secara yuridis, sosial, dan finansial. (Baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo)

"Akan lebih banyak kerugian ketimbang keuntungan," kata Refly Harun saat dihubungi Tempo, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Refly Kritik Gugatan Prabowo-Hatta ke PTUN)

Dari sisi yuridis, kata Refly, Prabowo akan melakukan hal yang sia-sia dengan segala upaya hukum yang akan ditempuh, baik melalui Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Melalui jalur politik seperti di DPR juga akan berakhir sia-sia," kata Refly. Sebabnya, putusan MK sudah absolut dan mengikat. (Baca: Koalisi Merah Putih Akui Keputusan MK)

Sedangkan dari sisi sosial, Prabowo akan kehilangan simpati masyarakat karena tidak mau mengakui putusan MK. Prabowo, kata dia, seharusnya bisa bersikap seperti negarawan yang mau mengakui kekalahan dengan mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK. "Seharusnya Prabowo menerima kekalahan," kata Refly. (Baca:Prabowo Gugat ke PTUN, Kubu Jokowi Siap Ladeni)

Kerugian terbesar Prabowo, kata Refly, adalah dari sisi finansial. Prabowo dinilai menghabiskan banyak uang untuk hal yang sia-sia dengan menggugat hasil putusan MK. "Bayaran pengacara saja bisa sampai milyaran," kata Refly. Namun, Menurut Refly, yang paling dirugikan adalah masyarakat karena diombang-ambingkan dalam situasi politik.

DEVY ERNIS

Terpopuler
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi
Dipanggil 'Presiden', Jokowi Beri Hormat Sempurna
Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet
Usai Putusan MK, PKB Usulkan Bagi-bagi Kekuasaan
Ini Kabinet Jokowi Versi JK

Berita terkait

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

8 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

8 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

34 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

35 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

42 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

42 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

42 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

43 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

43 hari lalu

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.

Baca Selengkapnya