Tak Ada Pengerahan Massa Buruh dari Bekasi ke MK  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 07:12 WIB

Massa menghadang truk meriam air polisi saat unjuk rasa di gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2014. Adegan ini merupakan simulasi penanganan massa jelang keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan presiden. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bekasi - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tak mengerahkan massa ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Elemen buruh yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta beraktivitas seperti biasa.

"Percuma, sudah tidak ada manfaatnya (aksi)," kata Ketua FSPMI Kabupaten Bekasi Obon Tabroni pada Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014. Pihaknya kini fokus pada pembahasan kenaikan upah buruh untuk 2015. (Baca: Jelang Putusan MK, Transjakarta Beroperasi Normal)

Menurut Obon, aksi ke gedung MK tak akan mempengaruhi putusan hakim. Karena itu, apa pun keputusannya, pihaknya menerima. "Kecuali aksi waktu awal-awal sidang," ujarnya.

Ia mengatakan jika ada buruh yang datang ke Jakarta, maka itu merupakan inisiatif sendiri. Menurut Obon, secara organisasi, tak ada arahan untuk turun ke jalan melakukan aksi di gedung MK. "Tidak ada pengerahan massa," ujarnya. (Baca: Begini Pengamanan Hakim Konstitusi MK)

Hari ini, pukul 14.00 WIB, MK akan membacakan putusan terhadap hasil sengketa pemilihan presiden 9 Juli lalu. Sedangkan, FSPMI merupakan elemen buruh yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. (Baca juga: Jelang Putusan MK, Pintu Masuk Jakarta Diperketat)

ADI WARSONO

BERITA TERKINI


Jelang Putusan MK, Rumah Polonia Ramai Rapat
Jelang Putusan MK, Transjakarta Beroperasi Normal
Ini Jawaban Ketua Komisi II DPR soal Pansus Pemilu
Armida : Perubahan RAPBN 2015 Sangat Mungkin

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

14 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

15 jam lalu

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

4 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

4 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

4 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

4 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

4 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

5 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya