Capres Prabowo Subianto (kanan) didampingi Cawapres Hatta Rajasa (kiri) dan sejumlah pimpinan Parpol koalisi merah putih memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI di Cibinong, Jabar, 17 Agustus 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Bogor - Ada aktivitas tidak biasa seusai upacara proklamasi yang diselenggarakan Koalisi Merah Putih, pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, di Nusantara Polo Club, Bogor, pada Ahad, 17 Agustus 2014.
Tempo menerima salinan puisi tersebut dari Ida Sudoyo, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra. Dalam kertas berukuran A5 berwarna kuning itu, Linda Djalil tertulis sebagai nama pengarang puisi yang terdiri atas empat bait itu.
Linda Djalil, berdasarkan situs pribadi yang memuat biodatanya, Lindadjalil.com, merupakan eks wartawan Tempo, Gatra, dan kini berprofesi sebagai penulis lepas.
Puisi yang dibuat pada 14 Agustus 2014 ini terlihat mengkritik Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi secara tajam. MK saat ini sedang disorot masyarakat terkait dengan pelaksanaan sidang gugatan hasil pemilu presiden 2014.
Gugatan dilayangkan pasangan dari poros Partai Gerindra, Prabowo-Hatta, yang menengarai ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. (Baca: Upacara Kemerdekaan Koalisi Merah Putih Kolosal)
Sebelumnya, pasangan nomor urut 1 tersebut dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU menyatakan perolehan suara Prabowo-Hatta berselisih 8.421.389 suara dengan pasangan Jokowi-JK.
Berikut ini petikan puisi yang ditulis oleh Linda Djalil:
Awan gelap menyelimuti gedung megah itu Bersiap menangis Menumpahkan hujan batu Kepada makhluk di dalamnya Yang berjubah hitam Manakala keadilan tak juga ditegakkan
Apa gunanya mereka belajar tinggi Meraih gelar berlama-lama Bila kedajalan tak menjadi bahan Untuk dimusnahkan?
Keputusan yang digiring malaikat Apakah akan diputar kembali Oleh hantu culas Agar yang salah dibenarkan Dan yang benar disalahkan?
Tuhan menyaksikan segala langkah ucapan kalian Tiada henti Tiada tidur sekejap pun Dan bersiap dengan balasan setimpal
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
