69 Tahun Merdeka, Indonesia Harus Berantas Korupsi

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 17 Agustus 2014 09:57 WIB

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan. TEMPO/Ratih Purnama

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Koordinator ICW, Ade Irawan, mengatakan dibutuhkan keberanian pemimpin negara untuk memerangi korupsi.

"Tidak hanya dibutuhkan komitmen, tapi punya keberanian seorang pemimpin negara untuk memberantas habis korupsi," ujar Ade saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Ruhut: Revisi RUU KUHAP Tak Boleh Lemahkan KPK)

Ade berpendapat, selama ini penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan celah bagi para pelaku korupsi. Dalam hal ini, Ade mengungkapkan peran KPK yang kewalahan ketika menjaring pelaku korupsi yang merupakan politikus. "Sebagian besar pelaku korupsi merupakan aktor elite politik. Sebagian besar dari mereka malah tidak disasar," ujarnya. (Baca: DPR Diminta Undang KPK untuk Bahas RUU KUHAP )

"Padahal, kalau dilihat dari sejumlah kasus, seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID), hanya menjerat Wa Ode Nurhayati. Begitu juga perkara korupsi penyelenggaraan haji, yang hanya menyeret Menteri Agama saja. Padahal melibatkan banyak nama," tuturnya.

Untuk itu, dibutuhkan kapasitas pemimpin negara untuk membantu peran KPK menjaring koruptor. "Meski sudah ada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, tapi hingga saat ini itu aturan itu dicuekin saja." (Baca: 10 Sentilan KPK Soal KUHAP yang Bikin SBY Panas)

Ade menilai seharusnya juga terdapat sanksi administratif bagi kepala daerah, khususnya yang mengabaikan PP itu. Tidak hanya pada skala nasional, tapi dari level pemimpin daerah. "Malah tidak sedikit juga yang terjerat kasus merupakan kepala daerah dalam penyalahgunaan APBD, karena belum adanya sanksi adminstratif terkait itu," kata dia

"Pemberantasan korupsi di negara ini masih sebatas upaya penindakan, belum ada upaya pencegahan," ujarnya

NURIMAN JAYABUANA


Terpopuler
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

6 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

7 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

1 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

1 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

1 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

2 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

3 hari lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

4 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

4 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya