Pengacara Bos Bukit Jonggol Asri Bantah Beri Suap

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 16 Agustus 2014 05:45 WIB

Cahyadi Kumala Kwee alias Swee Teng. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat hukum Cahyadi Kumala, pemilik perusahaan properti PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Dodi Abdulkadir, membantah pernyataan penasihat hukum Bupati Bogor Rachmat Yasin, Sugeng Teguh Santoso.

Menurut Dodi, Cahyadi tidak pernah memerintahkan orang untuk menyuap Rachmat. "Tidak ada. Yohan juga bilang tidak ada," katanya kepada Tempo, Jumat, 15 Agustus 2014.(Baca: Sidang Suap Bupati Bogor Diisi Pemeriksaan Saksi)

Bersama Rachmat Yasin dan seorang lainnya, F.X. Yohan Yap tertangkap tangan pada Mei lalu. Dia diduga mewakili PT BJA untuk memberikan uang suap atas terbitnya rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan seluas 1.668 hektare di Bogor.

Menurut Sugeng, uang diberikan kepada Rachmat sebagai bupati selaku pemilik kewenangan perizinan.

Saat bersaksi dalam sidang terdakwa Yohan Yap di Pengadilan Tipikor Bandung kemarin, Rachmat mengaku menerima duit dari Yohan. Menurut Rachmat, sebagai manusia, dia punya batasan. (Baca: Rachmat Yasin Masih Menjabat Ketua PPP Jawa Barat )

Akhir Juni lalu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga memberi kesaksian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah diperiksa sekitar 5 jam, politikus Partai Amanat Nasional itu menegaskan tidak pernah menerbitkan izin pengalihan fungsi hutan seluas 2.754 hektare. Tidak hanya Zulkifli, mantan Menteri Kehutanan era Megawati, Muhammad Prakosa, juga telah diperiksa KPK pada pertengahan Juni.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Yohan Yap, Rachmat Yasin, dan M. Zairin pada Rabu malam, 7 Mei 2014. Yohan diduga menjadi perantara suap dari PT Bukit Jonggol Asri. Saat penangkapan itu, KPK menyita dugaan duit suap untuk Rachmat sebesar Rp 1,5 miliar. Bahkan, diduga, Rachmat sebelumnya juga telah menerima Rp 3 miliar untuk urusan yang sama.



LINDA TRIANITA




Berita Terpopuler:
Mengapa Pendukung Prabowo Berani Mengancam?
Lima Peran Robin Williams yang Tak Terlupakan
Rute Pendukung ISIS dari Indonesia Menuju Suriah
Sultan Yogya: ISIS Itu Kegagalan Memahami Islam
Chelsea Dapatkan Bek Roma, MU Gigit Jari Lagi

Berita terkait

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

6 hari lalu

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

6 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

15 hari lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

15 hari lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

57 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

22 Maret 2024

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

22 Maret 2024

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

22 Maret 2024

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

4 Maret 2024

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

4 Maret 2024

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya