Jokowi Dinilai Tersandera APBN 2015

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 16 Agustus 2014 04:25 WIB

Anggota DPR RI fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Tempo/Tony hartawan

TEMPO.CO , Jakarta - Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan program kerja Jokowi dalam pemerintahan mendatang tersandera karena presiden terpilih itu belum bisa menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.

Sebab, ada peralihan kekuasaan. "Jokowi akan memimpin tanpa wewenang keuangan karena sudah diputuskan sejak periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Eva ketika ditemui sebelum pembacaan Nota Keuangan Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Februari 2014. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian )

Eva mengatakan Jokowi mungkin akan tersandera karena harus menjalankan kebijakan presiden sebelumnya. Jokowi juga akan terjebak dengan program kebijakan yang tidak populis. Misalnya, dia mau tak mau harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang telah diprogramkan presiden periode sebelumnya.

"Pemerintahan Jokowi baru berhak mengubah anggaran pada April 2015 nanti," kata Eva. Perubahan ini bisa diajukan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Negara Perubahan 2015.

Karena itu, Eva berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang komunikasi untuk membicarakan program-program kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla. Diharapkan, 50 persen kebijakan presiden terpilih sudah masuk dalam rancangan anggaran 2015 yang akan dibahas tahun ini.

"Saya dengar Pak SBY dan Pak Boediono sudah menawarkan akan membantu setelah KPU mengumumkan resmi," ujar Eva. Dia berharap Presiden dan Wakil Presiden memenuhi janji dengan memberi kesempatan Jokowi memasukkan program-programnya.

SUNDARI

Berita Terpopuler



Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana
Detik-detik Kematian Robin Williams
Bercinta, Hal yang Paling Disukai Julia Perez
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Begini Kehidupan Keagamaan di Korea Utara

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

12 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

14 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

16 jam lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya