TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto ogah menanggapi kabar dia bakal dijadikan calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dorongan ini berasal dari Koalisi Merah Putih, partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang sepakat menunjuk Golkar sebagai pimpinan DPR dan Demokrat sebagai pimipinan MPR.
"Wah, saya malah belum dengar," kata Setya Novanto ketika ditemui sebelum pembacaan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Tri Karya Ultimatum Aburizal Soal Munas Golkar)
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djoyohadikusumo mengatakan telah menyepakati ketua DPR akan diserahkan ke Golkar dan ketua MPR untuk Demokrat. Keputusan ini sudah disepakati oleh partai koalisi permanen Merah Putih.
Menurut aturan internal Golkar, posisi pemimpin DPR dipilih dari legislator yang memiliki suara terbanyak saat pemilu legislator. Setya Novanto menempati urutan kedua setelah Nusron Wahid. Setelah dipecatnya Nusron karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, peluang jatuh ke Setya Novanto. (Baca: Koalisi Merah Putih Dukung Golkar Jadi Ketua DPR)
Setya Novanto mengaku menyerahkan hal ini kepada pimpinan Golkar. "Belum tahu, terserah keputusan partai nanti," ujar Novanto. Pengurus pusat Golkar, ujarnya, akan melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan ini.
SUNDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
16 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
16 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
17 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
21 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya