Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY  

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 15 Agustus 2014 19:08 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) dan Ketua DPD Irman Gusman (kedua kiri), berjalan menuju ruangan saat menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie pingsan saat menunggu pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. Marzuki sempat ditandu dari ruang Rapat Paripurna I dan dibawa ke ambulans. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Kita, tapi kemudian dipindahkan ke ruang ICU RSPAD.

"Saya yang menggantikan karena Pak Marzuki sedang kurang sehat," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sebelum membacakan pidato yang seharusnya disampaikan Marzuki selaku Ketua DPR, Jumat, 15 Agustus 2014. Dia meminta peserta rapat mendoakan Marzuki supaya cepat sembuh. (Baca: Pidato Kenegaraan, Jokowi Datang Lebih Pagi)

Belum jelas apa penyebab Marzuki pingsan. Marzuki sudah mengikuti acara di DPR sejak pembacaan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 09.00 WIB. Marzuki juga sempat mengantarkan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono ke dalam ruang sidang. (Baca: Pimpinan MPR Ingin Hidupkan Kembali GBHN)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato nota keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Rapat ini sekaligus membuka masa persidangan lembaga legislatif setelah reses.

SUNDARI

Berita Terkait
Pidato SBY Hanya Disaksikan 15 Anggota DPRD
PDIP Belum Sepakati Larangan Ketum Jadi Menteri
Kontras Pertanyakan Komitmen Penegakan HAM Jokowi
Alasan Jokowi Pilih 4 Penasihat Tim Transisi















Advertising
Advertising

Berita terkait

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

36 hari lalu

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

37 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

37 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

37 hari lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

37 hari lalu

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Dengan terlaksananya perubahan kedua UU Desa tersebut, beberapa poin substansi pasal-pasal lain juga mengalami perubahan, seperti soal dana desa.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

37 hari lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

40 hari lalu

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

8 fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

46 hari lalu

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

47 hari lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna

Baca Selengkapnya

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

5 Maret 2024

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

Anggota Fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara Anggota Fraksi PPP bilang begini.

Baca Selengkapnya