Kasus Judi, IPW Minta Kapolda Jabar Dievaluasi

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 15 Agustus 2014 18:18 WIB

Neta S Pane. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman untuk mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Neta menilai Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal M. Iriawan teledor dalam mengawasi anak buahnya sehingga bisa bersekongkol dengan bandar judi.

"Dengan adanya operasi tangkap tangan suap kasus judi online ini, Kapolri diharapkan segera mengevaluasi posisi Kapolda Jabar karena teledor mengawasi anak buahnya," kata Neta melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 15 Agustus 2014. "Kapolda sebagai atasannya perlu dikenakan sanksi karena teledor mengawasi anak buahnya." (Baca: Judi Bola dengan Ganja, Pria ini Dibekuk Polisi)

Neta berharap dua tersangka pejabat Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu Ajun Komisaris Besar Murjoko Budoyono dan Ajun Komisaris Dudung S. segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga meminta kepada penegak hukum agar dua tersangka itu dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan dua pejabat Kepolisian Daerah Jawa Barat itu sebagai tersangka. Polisi menetapkan keduanya karena menerima suap senilai Rp 6,5 miliar terkait dengan judi dalam jaringan (daring). Murjoko sudah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri sejak 12 Agustus lalu. Sedangkan Dudung masih menunggu kelengkapan alat bukti. (Baca: Polisi Cina Tangkap 68 Pelaku Judi Online)

Dua perwira ini menerima suap dari tiga orang berinisial AI, AD, dan T yang diduga merupakan bandar judi. Kasus ini berawal ketika Polda Jawa Barat memblokir 18 rekening terkait dengan penyelidikan kasus judi pada 17 Juni 2014. Pemilik rekening itu adalah tiga orang tersebut yang diduga memberi suap.

Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

REZA ADITYA

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya