PDIP Lobi Partai Pendukung Prabowo untuk Ketua DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 15 Agustus 2014 17:33 WIB

Sekjen DPP PDIP Tjahyo Kumolo (tengah) bersama anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka (kiri) dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki (kanan). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, menyatakan partainya tetap menginginkan posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, PDI Perjuangan merupakan partai yang mendapatkan suara terbanyak dari rakyat sehingga seharusnya mendapatkan mandat menjadi pimpinan parlemen.

"Jangan semua lewat voting, kami mendapatkan mandat dari rakyat," kata Tjahjo ketika ditemui sebelum pembacaan Nota Keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)

Untuk meraih posisi pimpinan DPR, kata Tjahjo, partai berlambang banteng ini telah memutuskan untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang baru.

Selain itu, PDI Perjuangan terus melakukan lobi politik kepada sejumlah partai politik, terutama dari pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: PDIP Belum Sepakati Larangan Ketum Jadi Menteri)

Alasan lobi, Tjahjo sadar bahwa partai koalisi PDIP tidak mencapai suara mayoritas sehingga butuh dukungan dari partai lain. Tjahjo menolak untuk mengungkapkan hasil lobi tersebut, terutama terkait dengan kabar dua partai pendukung Prabowo yang akan bergabung. "Hasilnya, lihat saja nanti," ujar dia tersenyum sambil berlalu. Namun, Tjahjo optimistis bahwa posisi Ketua DPR akan dipegang PDI Perjuangan.

Ihwal nama yang akan menduduki posisi pimpinan DPR, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengaku belum bisa menyebutkan. Nama akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setelah mendengar masukan dari pengurus lain. "Syaratnya, yang pasti kader PDI Perjuangan dan pernah menjadi anggota dewan," ucap Eriko.

SUNDARI

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

4 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

5 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

10 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

12 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

13 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

17 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya