Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana tiba di Bareskrim untuk melaporkan juru bicara PPI Ma'mun Murod dan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan (09/01). Pelaporan ini terkait penyataan keduanya yang menyebutkan bahwa Denny bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menemui Presiden SBY di Cikeas. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali akan memberikan remisi kepada para koruptor pada perayaan kemerdekaan tahun ini. (Baca: KPK Tagih Menkumham soal Remisi Koruptor)
"Kalau dia memenuhi syarat, nanti semua akan melalui pertimbangan," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana seusai pidato kenegaraan presiden di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014.
Denny mengatakan syarat pemberian remisi harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian hak kepada terpidana. Salah satunya soal remisi.
Peraturan tersebut menyebutkan syarat pemberian remisi kepada koruptor, salah satunya bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara yang dilakukannya. (Baca: Koruptor Tak Layak Diberi Remisi)
Namun, dia menolak membeberkan identitas koruptor yang memenuhi syarat memperoleh remisi. "Saya tidak mau bicara sebelum tanggal 17 Agustus," katanya.
Sebelumnya, beredar kabar Miranda Goeltom, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, bakal mendapatkan remisi. Terpidana kasus korupsi cek pelawat tersebut dikabarkan bakal bebas pada September setelah menerima pemotongan masa tahanannya.
Denny menyatakan sudah mengecek kebenaran kabar tersebut. Namun, dia menegaskan belum melihat ada usulan remisi untuk Miranda. Ia juga menekankan belum ada koruptor yang lolos dari syarat pengetatan remisi. "Sepanjang yang saya tahu belum ada koruptor yang memenuhi syarat itu," kata dia.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
