Koordinator Kontras Haris Azhar. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam langkah presiden terpilih Joko Widodo mengangkat AM Hendropriyono sebagai salah satu penasihat tim transisi.
"Jokowi naik karena ada harapan penuntasan kasus HAM di masa lalu," kata Haris saat dihubungi, Kamis, 14 Agustus 2014.
Haris menuturkan banyak kasus tak selesai di era pemerintahan SBY. Karena itu ketika Jokowi muncul, ada harapan kasus-kasus mangkrak itu bisa diselesaikan di era kepemimpinan Jokowi.
Namun, Haris menilai harapan itu justru pupus ketika Jokowi menunjuk Hendropriyono sebagai tim penasihat. Menurut Haris, Hendro berperan besar dalam kasus Talangsari, pembunuhan aktivis HAM Munir dan pelanggaran HAM di Timor-Timur. "Makanya publik memilih Jokowi, bukan memilih Prabowo," kata dia. (Baca: Ini Kata Tim Jokowi Soal Penolakan Rekonsiliasi )
Dia mengaku merasa khawatir bahwa Jokowi justru hanya akan menjadi perpanjangan ketidakmampuan SBY dalam menuntaskan kasus HAM di masa lalu.
Haris meminta Jokowi mengumumkan secara terbuka kepada publik apa saja agenda mendesak terkait HAM dalam 100 hari pemerintahannya. "Dibuka, dong, agar kami tahu," kata Haris.
Jokowi telah memilih empat penasehat tim transisi, yaitu Letjen (Purnawirawan) Hendropriyono, Jenderal (Purnawirawan) Luhut Pandjaitan, KH Hasyim Muzadi, dan Syafii Ma'arif. Penunjukan Hendro menuai kecaman karena mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini dituding menjadi dalang kerusuhan Talangsari. Selain itu pada saat dia memimpin BIN, aktivis HAM Munir tewas diracun.
