Saksi Jokowi Bantah Ada Isu Papua Merdeka  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 14 Agustus 2014 18:23 WIB

Sejumlah saksi bersumpah sebelum memberi kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden dan waki presiden 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 11 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jimmy Demianus Iji, saksi mandat tingkat Provinsi Papua Barat, membantah ada tim sukses dari pihaknya yang menyebarkan isu Organisasi Papua Merdeka demi memperoleh suara terbanyak di daerah itu. Menurut saksi untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, ini, kampanye hitam itu justru dilakukan Gubernur Papua Barat Abraham Octivanus Artururi.

"Saya ingin membantah dalil di berkas permohonan pemohon pada halaman 186 yang menyatakan bahwa timses Jokowi-JK rela menyebarkan isu Papua Merdeka demi kemenangannya," ujar Jimmy saat bersaksi di persidangan Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014. "Itu tidak ada." (Baca: Jumat, 30 Ribu Pendukung Prabowo Geruduk MK)

Jimmy menuturkan yang menyebarkan isu negatif itu merupakan tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Musababnya, kata Jimmy, Gubernur Abraham merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Papua Barat. Akibat menyebarnya isu itu, warga sekitar Papua Barat menjadi resah.

"Penyebaran itu dilakukan melalui tabloid," ujar Jimmy. "Kami menyesalkan ini karena kerukunan beragama kami di sana yang tadinya baik itu menjadi terganggu atas adanya informasi yang disebarkan oleh Gubernur Papua Barat itu."

Hari ini, MK melanjutkan sidang keenam gugatan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam agendanya kali ini, MK mendengarkan kesaksian lima orang dari pemohon dan 22 orang dari pihak terkait atau kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dari 22 saksi yang dihadirkan pihak terkait, salah satunya yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan.

REZA ADITYA







Terpopuler:
Novela Saksi Prabowo Doakan Israel
Begini Robin Williams Saat Pertama Ditemukan
Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi
Ketua MK Ancam Pidanakan Saksi-saksi Palsu
Mau Ganti Dirut PLN, Dahlan Iskan Ditentang Wapres

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya