TEMPO.CO, Denpasar - Jenazah almarhum Laurens Dama baru bisa diterbangkan ke kampungnya di Manggarai Timur, Sabtu, 16 Agustus 2014. Pada Kamis malam, 14 Agustus 2014, akan dilakukan misa requiem (arwah) untuk Ketua Komisi V Bidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat DPR RI tersebut. (Baca: Lihat Peti, Keluarga Ketua Komisi V DPR Histeris)
Laurens meninggal dunia pada Rabu, 13 Agustus 2014, karena tersengat aliran listrik di rumahnya di Denpasar Baru. Ia baru saja tiba Denpasar untuk mengunjungi putri keduanya yang bersekolah di Bali. Laurens mendengar teriakan anaknya yang tersengat listrik di kamar mandi. Ia bergegas menolong anaknya, tapi justru dia yang tersetrum. (Baca: Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal)
Ketua Keluarga Flobamora ( Flores, Sumba, Timor, Alor) Bali Yusdi Diaz menuturkan pihak keluarga sebenarnya berharap jenazahnya sudah bisa dipulangkan besok pagi. "Tapi ada kesulitan pesawatnya," ujarnya.
Akhirnya, jenazah baru bisa dibawa dengan pesawat Avia Air pada Sabtu pukul 13.10 Wita dan direncanakan mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo. Selanjutnya, jenazah akan menempuh perjalanan darat sekitar empat jam untuk sampai di Desa Lenang, Kampung Dewuk, Kecamatan Poco Ranaka, Manggarai Timur. (Baca: Ketua Komisi V DPR Akan Dimakamkan di Manggarai)
Malam ini, keluarga melaksankan misa arwah, dan dilanjutkan misa penghiburan pada Jumat malam. "Kita harapkan keluarga sudah cukup tenang dan bisa menerima kenyataan ini," ujarnya.
Kader Partai Amanat Nasional yang telah hadir untuk melayat adalah Haji Bakrie, anggota Komisi V DPR. "Saya ditugaskan Hatta Rajasa untuk datang dan menyatakan duka. Beliau adalah kader terbaik PAN," katanya. Dua hari lalu, Bakrie bersama Laurens masih bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke Maluku.
ROFIQI HASAN
Berita Terpopuler
Mau Ganti Dirut PLN, Dahlan Iskan Ditentang Wapres
Berumur 30 Tahun, Penumpang Pesawat Dapat Hadiah
Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas
Dahlan Iskan Bantah Akan Copot Nur Pamudji
Philip Morris Akan Gugat Inggris
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
2 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
3 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
3 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
7 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
10 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
11 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
15 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya