Kasus Udin Kedaluwarsa, Negara Melanggar HAM
Rabu, 13 Agustus 2014 20:00 WIB
Udin Bernas. Istimewa
Karena itu, Eko menyatakan kasus Udin tidak patut mendapatkan status kedaluwarsa. Dia mendesak Kepolisian Daerah DIY segera merampungkan kasus ini dan menyerahkan pelaku atau otak kejahatannya ke pengadilan. "Kalau tidak, setiap tahun publik akan menagih janji yang sama ke polisi," ujarnya.
Dia menambahkan, kemandekan penanganan kasus Udin merupakan cermin belum tuntasnya reformasi dalam institusi kepolisian. Hingga sekarang, polisi kerap berkinerja buruk ketika menangani kasus-kasus pelanggaran yang bersifat struktural seperti korupsi dan sejenisnya.
Eko menilai ada tradisi buruk yang belum hilang dari institusi ini. Semangat solidaritas korps masih belum bisa hilang meskipun reformasi kepolisian telah berjalan sejak institusi ini terpisah dari struktur TNI pada 2002. "Bisa jadi ada saudara lama (dari polisi) yang ada di lingkaran kasus Udin," ucapnya.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM Berita penting lainChairul Tanjung: Harga LPG Belum Tentu Naik KPU dan Bawaslu Minta MK Tolak Tuntutan Prabowo Anggun C Sasmi Gaet Dj Muda di Single Anyar Busyro Minta Hakim Waspadai Intervensi Asing
Advertising
Advertising
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
4 jam lalu
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca Selengkapnya
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
1 hari lalu
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.
Baca Selengkapnya
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
1 hari lalu
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca Selengkapnya
Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang
1 hari lalu
Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang
Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.
Baca Selengkapnya
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya
Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman
1 hari lalu
Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman
Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Jadi Korban Begal Hingga Jari Nyaris Putus, Satrio Mukhti Calon Siswa Bintara Diangkat Jadi Anggota Polri
1 hari lalu
Jadi Korban Begal Hingga Jari Nyaris Putus, Satrio Mukhti Calon Siswa Bintara Diangkat Jadi Anggota Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Satrio Mukhti, 18 tahun calon siswa Bintara korban begal menjadi anggota Polri.
Baca Selengkapnya
Jelang KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Garuda Wisnu Kencana Tutup hingga Polri Lakukan Ini
1 hari lalu
Jelang KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Garuda Wisnu Kencana Tutup hingga Polri Lakukan Ini
KTT World Water Forum di Bali digelar mulai Sabtu besok. Sebanyak 8 kepala negara dan 105 menteri dijadwalkan hadir.
Baca Selengkapnya
BNN-Polri Bekuk Buron Kartel Narkoba Meksiko di Filipina, Segera Dibawa ke Indonesia
1 hari lalu
BNN-Polri Bekuk Buron Kartel Narkoba Meksiko di Filipina, Segera Dibawa ke Indonesia
Buron kartel narkoba Meksiko itu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan mengungkap jaringannya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pengamanan World Water Forum di Bali, Polri Aktifkan Commad Center 91
2 hari lalu
Pengamanan World Water Forum di Bali, Polri Aktifkan Commad Center 91
Ada lima klaster yang menjadi objek pengamanan selama KTT World Water Forum, yaitu Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan, Jimbaran, Kuta, dan Sanur.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
1 jam lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
5 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu
16 jam lalu