TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, mengatakan media harus mengawasi tim transisi agar tak menjadi tim transaksi, yang meneruskan tradisi bagi-bagi kursi menteri. "Sebaiknya publik dan media terus melakukan pengawasan," ujar Kristiadi seusai diskusi di Kebayoran Baru, Sabtu, 9 Agustus 2014. (Baca: Hendropriyono Jadi Penasihat Tim Transisi Jokowi)
Namun Kristiadi sangat mengapresiasi dibentuknya tim ini dan berharap bisa menjadi semacam tradisi untuk ke depannya. Kristiadi mengatakan terbentuknya tim transisi tak melanggar etika apa pun. (Baca: Istana Bingung terhadap Tim Transisi Jokowi)
Salah satu deputi tim transisi, Andi Widjajanto, memastikan timnya tak akan memberi ruang bagi transaksi politik. "Kami akan bikin modar dengan ngomongin teknis," ujar Andi. Menurut Andi, pihaknya akan menantang siapa pun yang datang untuk membicarakan data, konsep, dan ide, sehingga tak ada waktu untuk membicarakan politik. (Baca: SBY Tolak Bahas Tim Transisi Jokowi, Ini Alasannya)
Tim transisi, menurut Andi, menggodok arsitektur kelembagaan negara, bukan membicarakan nama-nama calon menteri. "Kami tak mendapat mandat untuk itu. Nama adalah urusan Jokowi-JK," tuturnya. (Baca: Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)
Pekan lalu, Jokowi mengumumkan kantor transisi yang terletak di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Pengumuman kantor tim transisi diikuti oleh pengumuman tim transisi yang beranggotakan Rini Soemarno sebagai kepala staf, Andi Widjajanto sebagai wakil kepala staf, serta Hasto Kristyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faisal sebagai deputi staf. Jokowi mengatakan tim ini bertugas mempersiapkan masa peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke dirinya. (Baca: Jokowi Antisipasi Intervensi terhadap Tim Transisi)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
