Tim Advokasi Prabowo-Hatta Siapkan 1.000 Saksi

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 7 Agustus 2014 16:34 WIB

Relawan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta mengibarkan sejumlah bendera partai saat menggelar aksi dukungan jelang sidang perdana gugatan Pilpres di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 6 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Alamsyah Hanafiah, mengatakan telah menyiapkan seribuan saksi untuk sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 8 Agustus 2014. Menurut dia, saksi-saksi yang sudah dipersiapkan itu merupakan orang-orang yang mampu berargumentasi atas seluruh kecurangan yang mereka tudingkan dalam berkas permohonan.

Saksi-saksi ini, Alamsyah menjelaskan, berasal dari masyarakat biasa dan kader partai pengusung Prabowo-Hatta. "Nanti saksi-saksi itu akan kami hadirkan secara bertahap," kata Alamsyah, Kamis, 7 Agustus 2014, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. (Baca: Kenapa Prabowo Sulit Menang di MK?)

Hal yang sama disampaikan oleh anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, Sahroni. Menurut dia, saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan besok ialah orang yang kredibel dan bisa memperkuat argumentasi saat persidangan.

"Mana saksi yang bisa memberikan kesaksian secara memenuhi syarat, itu yang akan kami hadirkan," kata Sahroni, Kamis, 6 Agustus 2014. Saksi-saksi yang tidak bisa hadir di MK, Sahroni menambahkan, siap dimintai keterangan lewat telekonferensi. (Baca: Gugatan Pilpres, Koalisi Advokat Bela KPU di MK )

Kemarin, Prabowo-Hatta menjalani sidang perdana gugatan hasil pemilihan presiden 2014 di MK. Dalam sidang tersebut, hakim MK meminta kubu Prabowo-Hatta memperbaiki berkas-berkas gugatan mereka dan menyerahkan berkas yang telah diperbaiki itu dalam waktu 1 x 24 jam.

Agenda persidangan di MK pada Jumat, 8 Agustus 2014, ialah pemeriksaan saksi dari pihak pemohon dan termohon. Jumlah saksi yang akan diperiksa ialah 25 orang dari pihak pemohon serta 25 orang dari pihak termohon.

GANGSAR PARIKESIT

Terpopuler:
Ini Rapor Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun
Ahok Curiga, Belum Ada Pejabat DKI yang Dipecat
Hakim Wahiduddin Koreksi Gugatan Prabowo-Hatta
Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI

SHARE: Facebook | Twitter | Whatsapp

Berita terkait

Kelakar Hakim MK Soal Berkas Golkar: Tebal Sekali, Bisa untuk Bantal Tidur

5 jam lalu

Kelakar Hakim MK Soal Berkas Golkar: Tebal Sekali, Bisa untuk Bantal Tidur

Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arief Hidayat berkelakar saat memeriksa berkas Partai Golkar dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Bakal Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK

22 jam lalu

Partai Buruh Bakal Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK

Pasal tersebut dianggap membatasi hak bagi parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD untuk mengusulkan pasangan calon di pilkada.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

2 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

4 hari lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

4 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

4 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

5 hari lalu

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

5 hari lalu

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak di MK, dengan total 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

6 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya