TEMPO.CO,Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Pak Agus tadi bahas penerapan cashless society (masyarakat tanpa uang tunai) di Jakarta maupun nasional," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Kamis, 7 Agustus 2014. Seusai pertemuan yang berlangsung satu jam lebih pagi tadi, Agus enggan berkomentar.
Menurut Jokowi, dalam pertemuan itu, gubernur bank sentral itu menanyakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan cashless society. "Kami kan sudah punya beberapa program, seperti pembayaran retribusi pedagang kaki lima melalui bank, pembayaran sewa rumah susun melalui ATM, tiket Transjakarta, dan banyak lagi," ujarnya. Karena sejumlah program itu, BI menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah percontohan penerapan cashless society. (Baca: Ahok: Jakarta Smart City Itu Idaman Kita)
Bank Indonesia sejak 2010 mencanangkan program masyarakat tanpa uang tunai. Pada prinsipnya, program ini mendorong masyarakat untuk bertransaksi menggunakan "uang plastik", seperti kartu kredit atau kartu debit. Pelaksanaan program ini bisa mengurangi beban bank sentral dalam pencetakan uang. Selain itu, peredaran uang tunai di masyarakat juga lebih terkendali.
Jokowi menargetkan Jakarta sudah mantap menjalankan program cashless society pada 2016. Pada masa mendatang, pelbagai layanan umum akan menggunakan sistem pembayaran nontunai.
Selain membahas soal cashless society, Jokowi melanjutkan, Gubernur BI juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah Jakarta yang bisa menjaga tingkat inflasi daerah tetap stabil. "Pak Agus bilang Jakarta menjadi contoh buat daerah lain dalam menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi," katanya.
Ketika disinggung ihwal pertemuan ini juga terkait dengan rencana pemerintahan mendatang, Jokowi membantah. "Tidak ada. Ini tadi membahas soal Jakarta," kata Jokowi, yang akan dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang. Pelantikan bisa terlaksana jika hasil persidangan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi yang kini sedang berjalan menguatkan keputusan KPU, yakni Jokowi-Kalla keluar sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli 2014.
