Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat terbatas bersama (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menko Kesra HR. Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalhi, Seskab Dipo Alam, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Istana Bogor, Jawa Barat (26/5). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah melarang dan mencegah lahirnya perwakilan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) di Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, telah menginstruksikan pelacakan dan pengawasan terhadap perkembangan paham yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi tersebut. "Tak boleh ada perwakilan formal atau informal di Indonesia," kata Djoko di Kantor Presiden, Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: Deddy Mizwar: Jangan Anggap Enteng ISIS)
Menteri Djoko menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian RI sudah lama memantau kedatangan paham ISIS ke Indonesia. Pemantauan inilah yang diklaim menjadi bahan diskusi pemerintah dalam rapat kabinet terbatas siang hari ini.
Menurut dia, pemerintah juga menemukan banyak kelompok Islam garis keras dan moderat yang justru tak setuju atas keberadaan ISIS di Indonesia. Bahkan, dia mengatakan, putra Abu Bakar Ba'asyir, terpidana kasus terorisme, menolak paham tersebut. Putra Amir Jamaah Anshorut Tauhid itu menolak ISIS walau sang ayah telah berbaiat kepada organisasi radikal tersebut. (Baca: ISIS Kuasai 3 Kota di Utara Irak)
Djoko menyatakan paham ISIS bukan agama, tetapi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Djoko, Menteri Agama Lukman Hakim akan bertemu dengan para tokoh agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ihwal pelarangan paham ISIS. (Baca: Di Situs Ini Kegiatan ISIS Disebarkan)
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memimpin pembersihan paham ini karena kementeriannya menjadi pintu utama pencegahan masuknya ISIS ke Indonesia. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bertugas memblokir penyebaran paham ISIS melalui Internet dan siaran media. Sedangkan Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan menegakkan hukum terhadap masyarakat yang melanggar keputusan dan kebijakan pemerintah atas ISIS. "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan operasi keimigrasian."
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
4 September 2017
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.
