KPK bekerja sama dengan Breskrim Mabes Polri serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat tengah malam, 26 Juli 2014. news.metrotvnews.com
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengeluarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jakarta di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Hal itu dilakukan agar ada perubahan pelayanan publik dalam uji kelayakan kendaraan bermotor.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, selain merilis hasil sidak, pihaknya juga akan mengeluarkan hasil studi lembaganya. "Di pekan ketiga Agustus, kita janji akan membeberkan hasil sidak dan studi," katanya di gedung KPK Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: KPK Segera Tentukan Nasib Olly Dondokambey)
Selain itu, KPK akan mengkaji kembali pelaksanaan sidak ke tempat lain yang berhubungan dengan pelayanan publik lain. "Sidak itu merupakan pintu masuk untuk terapi kejut bagi korupsi-korupsi kecil yang bersifat masif. Kita pun masih berkonsolidasi dengan satuan petugas berdasarkan laporan dari masyarakat," kata Bambang.
Sebelumnya, sidak pada Rabu, 23 Juli lalu, dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua KPK Bambang Widojanto, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Kepala Inspektorat Provinsi Franky Mangatas. (Baca: ICW: Jumlah Pejabat Pemda Koruptor Meningkat)
Sidak itu membuahkan hasil, yakni penemuan sejumlah alat uji kelayakan kendaraan seperti pemeriksa lampu yang tak berfungsi. Selain itu, ditemukan pula sebundel uang Rp 8 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang tergeletak di salah satu meja pegawai yang mengenakan seragam Dinas Perhubungan, walau status pegawai itu tak jelas.
Ahok pun langsung marah. "Langsung pecat saja, kalau yang statusnya PNS, juga sama. Pecat saja supaya kapok," ujarnya
Seusai sidak, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke langsung ditutup. Tempat itu tidak akan beroperasi sampai Pemerintah Provinsi DKI selesai melakukan penyelidikan. (Baca: KPK: Belum Ada Undangan Bahas Revisi KUHAP)
