TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah elemen yang tergabung dalam Solidaritas korban pelanggaran hak asasi manusia mendemo kantor Kementerian Pertahanan. Hari ini (15/04) pada saat serah terima jabatan Eselon I Departemen Pertahanan. Para demonstran mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat Ekselon I di lingkungan Departemen Pertahanan karena jabatan strategis diisi oleh TNI aktif. "Ini bertentangan dengan nilai reformasi TNI, tanpa dilakukan pensiun dini atau pengunduran diri dari Dinas Kemiliteran TNI,"kata Koordinator Lapangan, Edwin Partogi.Menurut aktivis Kontras, pengangkatan dan promosi TNI aktif menunjukan kuatnya keinginan untuk mempertahankan fungsi kekaryaan TNI. "Pengangkatan ini, juga menandakan tidak berjalannya reformasi TNI secara maksimal. Ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa pemerintah yang terlibat dalam tim penilai akhir tidak tegas dalam penempatan pejabat secara profesional,"kata Edwin. Yang disasar pendemo adalah Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin yang dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Menurut Edwin, faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan soal pengangkatan Sjafrie. "Adalah kenyataan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin yang diduga kuat bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM malah diangkat menjadi Sekjen Dephan. Kami menilai pemerintah mengabaikan kenyataan ini dan justru yang menjauhkan TNI dari akuntabilitas hukum,"katanya. Agus Supriyanto