TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia memberikan klarifikasi terhadap dokumen Wikileaks tentang dugaan suap pencetakan uang kertas rupiah pada 1999. Ia ingin Australia tak menutupi pengusutan kasus tersebut sehingga tak memunculkan fitnah.
"Ini sesuatu yang menyakitkan, saya sudah menerima laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia di Australia," kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014. (Baca: Dituding Wikileaks Terima Suap, SBY Bela Megawati)
Wikileak melansir kabar tentang pemerintah Australia yang mengintervensi penegak hukum untuk tak mengusut kasus pencetakan uang kertas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Note Printing, Australia. Wikileaks menuding ada 17 nama pembesar di tiga negara tersebut yang terlibat, termasuk SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Atas alasan tak mau merusak hubungan antarnegara, Australia berdalih tak berniat menguak proyek bernilai jutaan dolar tersebut.
SBY juga menyatakan Australia harus mengungkap nama pejabat Indonesia yang terlibat sehingga dapat diusut pelanggaran yang dilakukan. Ia juga berharap penegak hukum Australia bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelusuran kasus tersebut. SBY memastikan KPK akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap kasus suap pencetakan uang tersebut.
"Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan pihak-pihak di luar Australia," kata SBY. Ia juga meminta para Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia memberikan penjelasan lengkap dan teknis. Ia berharap seluruh penjelasan dapat membantu dirinya mengakhiri masa jabatan tanpa ada fitnah.
