TEMPO.CO, Palembang - Ratusan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin, 20 Juli 2014. Dalam aksinya, mereka mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir gaji serta kewajiban lainnya tidak dipenuhi oleh manajemen perusahaan moda transportasi bus angkutan umum Trans Musi.
Kamis pekan lalu para karyawan sempat mogok kerja di halaman kantor perusahaan sehingga menelantarkan calon penumpang. "Jangankan THR (tunjangan hari raya), gaji pun sudah tiga bulan tak dibayar," kata Syafriel, salah seorang pengunjuk rasa. (Baca: Ribuan Honorer di Pamekasan Tak Dapat THR)
Terkait dengan persoalan itu, dia meminta Dewan melakukan audit keuangan. Karena sejak kepemimpinan Wali Kota Romi Herton, nasib karyawan semakin tidak jelas. Padahal, sebelumnya Trans Musi merupakan unit usaha milik pemerintah daerah yang membanggakan karena dapat mengembangkan usaha secara signifikan. "Wali Kota sebaiknya mundur saja karena tidak sanggup mengelola BUMD," ujar karyawan lain pada bagian operasional Trans Musi.
Sebelumnya, kata karyawan itu, pengelola menjanjikan akan membayar sebagian gaji serta THR sebesar Rp 500 ribu. Namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Pada kondisi normal, setiap pengemudi mendapat imbalan Rp 2 juta setiap bulan. Mereka bekerja dalam tiga shift. (Baca: Posko Aduan THR Dibuka di Tangerang Selatan)
Saat ini Wali Kota Palembang Romi Herton tengah ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menjadi tersangka kasus penyuapan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada saat silang sengketa pemilihan wali Kota Palembang setahun silam. Untuk sementara tugas kesehariannya diserahkan pada Wakil Wali Kota Harnojoyo. "Kami akan pelajari tuntutan mereka," kata Harnojoyo.
Manajer Unit Usaha Trans Musi Abdul Kadir mengakui pihaknya belum sanggup memenuhi hak-hak normatif karyawan. Alasannya, perusahaan tengah mengalami krisis keuangan. Sehingga dia meminta karyawan dapat memahaminya. "Dari 150 unit armada, kami hanya mampu operasikan sekitar 60 unit," kata Kadir. Saat ini Trans Musi memiliki 231 pengemudi dan 223 pramugara.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Syafran mengatakan segera memanggil pengelola PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya selaku operator Trans Musi. Namun sebelum pemanggilan itu, dia meminta agar manajemen memenuhi kewajibannya. "Segera bayar," kata Safran. (Baca: Pemkot Kediri Rogoh Kocek Rp 21 M untuk Gaji ke-13)
