Seorang karyawan melintas di depan puluhan mobil dinas Pemkot Surabaya yang terparkir di halaman Balai Kota Surabaya (03/8). Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, melarang penggunaan 76 mobil dinas oleh pejabat Pemerintah Kota sebagai kendaraan mudik lebaran. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Malang - Bupati Malang Rendra Kresna mengizinkan para pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan kendaraan dinas mobil dan sepeda motor selama masa Lebaran. Para peminjam kendaraan dilarang mengganti pelat nomor kendaraan dinas dari merah ke pelat nomor kendaraan pribadi berwarna hitam. (Baca: Bupati Subang Larang MobilDinas Dipakai Mudik)
Menurut Rendra, para pengguna juga diwajibkan menjaga dan merawat kendaraan dinas yang dipakai. Kerusakan kendaraan dinas yang dipakai harus diperbaiki dengan duit pribadi dan dilarang memakai anggaran daerah sedikit pun. Apabila kendaraan hilang, maka harus diganti dengan kendaraan buatan tahun terbaru. "Misalnya yang hilang mobil buatan 2008, misalnya, maka harus diganti dengan mobil sejenis buatan 2014. Kalau rusak, ya harus diperbaiki tanpa menggunakan duit pemerintah daerah," kata Rendra kepada Tempo, Ahad, 20 Juli 2014.
Pejabat yang mau memakai kendaraan dinas cukup mengajukan surat pemberitahuan tertulis ke bupati dan ditembuskan ke sekretaris daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset. Sedangkan pegawai yang meminjam kendaraan dinas cukup mengajukan permohonan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah. (Baca: Bupati Bekasi: MobilDinas Boleh Dipakai Mudik)
Rendra memang tak pernah melarang pejabat dan pegawai menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan Lebaran selama ia menjadi bupati. Ia berprinsip, kendaraan dinas justru akan terpelihara dan terjaga dengan sendirinya saat dipinjam pejabat dan pejabat. (Baca: Soekarwo Larang PNS Mudik Pakai MobilDinas)
Prinsip itu mengacu pada kenyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang belum mempunyai satu tempat khusus tertutup yang luas untuk menyimpan ratusan mobil dan ribuan sepeda motor dinas. Kendaraan dinas bisa kepanasan dan kehujanan bila ditaruh di tempat terbuka dalam waktu cukup lama. Lagi pula, tidak semua kendaraan dinas dipakai selama libur Lebaran.
Karena sudah diberi kelonggaran menggunakan kendaraan dinas selama masa Lebaran, maka para pejabat dan pegawai pun dilarang terlambat, apalagi mangkir, masuk kerja setelah liburan Lebaran habis. Rendra memastikan bakal sanksi tegas kepada pejabat dan pegawai yang telat dan bolos pasca-Lebaran.
