Mobil penyidik KPK tiba di Gedung KPK, Jakarta usai melakukan operasi tangkap tangan di Karawang, Jumat 18 Juli 2014 dini hari. KPK menangkap lima orang di rumah Bupati Karawang dan di sebuah mal di Karawang. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Karawang, Ade Swara, dan istrinya, Nur Latifah, sebagai tersangka ihwal dugaan tindak pidana pemerasan terhadap pihak swasta untuk perizinan ruang yang akan dijadikan mall.
"Dari penelusuran, akhirnya KPK menetapkan saudara ASW (Ade Swara) dan istrinya NLF (Nur Latifah) sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad pada Jumat, 18 Juli 2014, di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Baca: Istri Bupati Karawang Ade Swara Diciduk KPK)
Penetapan pasangan suami-istri tersebut sebagai tersangka bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK sejak sekitar pukul 18.30, Kamis lalu. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di rumah dinas Bupati dan sebuah mall di Karawang, KPK membawa 7 orang ke kantor KPK.
Mereka antara lain Nur Latifah, adik Ade, dan beberapa pihak terkait lainnya. Kemudian disusul oleh Ade Swara yang baru tertangkap sekitar pukul 02.00 dinihari ini di rumah dinasnya.
Ade diduga memeras pihak PT. Tatar Kertabumi agar memberikan izin pemanfaatan ruang untuk dijadikan mall. Pemerasan tersebut melalui perantara Nur Latifah, dan uang yang diminta diberikan kepada adik Ade. Adapun jumlah duit pelicin yang diminta sebesar Rp 5 miliar yang diserahkan dalam bentuk dollar Amerika. (Baca: KPK Buru Bupati Karawang Ade Swara )
Komisi antirasuah menyita duit US$ 424.349 yang terdiri dari pecahan US$ 100 sebanyak 4230 lembar--terdiri dari seri lama dan seri baru. Kemudian pecahan US$ 20 sebanyak 2 lembar, US$ 5 sebanyak 1 lembar, dan US$ 1 sebanyak 4 lembar.
Atas perbuatannya, Ade Swara dan Nur Latifah diduga melanggar Pasal 12E juncto Pasal 23 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 21 KUHP. Selanjutnya Ade akan ditahan di rutan guntur dan Nur Latifah akan ditahan di rutan KPK.
