TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Jakarta Selatan telah menerima salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang gugatan praperadilan yang diajukan Ginanjar Kartasasmita tersangka dalam kasus Technical Assistant Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Upraindo Petro Gas (UPG) . “Tadi siang saya sudah menghubungi Ketua PN Jaksel, Lalu Mariyun yang informasi bahwa mereka baru pukul 11.00 tadi menerima putusan itu. Saya dijanjikan, kejaksaan akan memperoleh salinan itu besok,” ungkap Kepuspenkum Kejaksaan Agung Barman Zahir kepada wartwan, Senin (25/3) petang. Menurut Barman, berdasarkan tanggal surat pengatarnya, keputusan tersebut dikeluarkan MA tanggal 19 Maret 2002. “Tapi menurut informasi dari MA, surat baru dikirim 20 Maret 2002 oleh Direktur Pidana Umum Moegihardjo,” jelas dia lagi. Dengan sampainya salinan keputusan tersebut di PN Jakarta Selatan, Barman berharap agar pihaknya dapat segera menerimasalinan tersebut. “Sampai saat ini kami belum menetahui isi salinannya. Tapi menurut berita yang kami dengar, kejaksaan dimenangkan,” ujarnya. Ditambahkan oleh Barman, dalam permohonan kasasi waktu itu, kejaksaan menuntut enam hal untuk disahkan oleh MA, yaitu pengakuan atas tim koneksitas yang dibentuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 141/AS/JA/04/2001 tertanggal 9 April 2001 dan Surat Perintah Penyidikan dari ketua tim koneksitas nomor print 051/F/FJP/04/2001. Selanjutnya, kejaksaan juga meminta pengakuan MA terhadap dikeluarkannya surat perintah penahanan nomor print 052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 serta tindakan penahan terhadap Ginanjar pada 18 april 2001. “Begitu juga untuk perpanjangan penahanan selama 40 hari,” Barman menjelaskan. Kalau ini semuanya dikabulkan, kata Barman, berarti kejaksaan tidak ada masalah dan penyidikan akan terus dilanjutkan. Namun keputusan untuk menahan Ginanjar atau tidak, sepenuhnya menjadi wewenang penyidik. “Itu menjadi strateginya dari JAM Pidsus dan tim penyidik yang sekarang diketuai Jaksa Fahmi,” tegas dia. Mengenai pencabutan pencekalan terhadap Ginanjar, kejaksaan pun belum menentukan sikap sampai salinan putusan telah mereka baca. Namun tim penyidik sudah mempersiapkan diri untuk menanggapi diterimanya salinan itu. “Nanti akan dilihat oleh pimpinan penyidik. Apakah dengan kemenangan kejaksaan itu pencekalan dilanjutkan atau tidak. Karena pencabutan pencekalan itu didasari oleh putusan Pengadilan Jakarta Selatan,” jelas Barman. Kembali pada status penahan Ginajar, menurut Barman, Kejaksaa masih bisa melaksanakannya. Saat keputusan PN Selatan yang membatalkan penahan Ginajar, kejaksaan sudah memperpanjang penahanan selama 40 hari. “Nanti kita hitung, perpanjangan sudah berlaku berapa hari. Sisa itulah yang akan digunakan,” kata dia. Kalaupun masa perpanjangan tidak mencukupi untuk proses penyidikan, kejaksaan bisa mengajukan perpanjangan ke dua selama 30 hari kepada pengadilan. “Nanti perkara dilimpahkan kepada penuntut umum, mereka berhak melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan. Kembali lagi 20 hari yang bisa diperpanjang 30 hari,” tandas Barman. (Suseno-Tempo News Room)