TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah dari Jawa Tengah dan DKI Jakarta pagi ini mengunjungi anggota KPU, Mulyana W. Kusumah, yang ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Kepada para koleganya, Mulyana mengaku menjadi korban konspirasi.Mereka yang datang ke tahanan Mulyana antara lain dua anggota KPU Jawa Tengah, satu anggota KPU Sragen, satu anggota KPU Boyolali, dan satu anggota KPU Purwokerto, Banyumas, serta Ketua KPU DKI Jakarta dan anggota KPU Banten.Mulyana ditangkap petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan hasil audit keuangan KPU. Ia disebut-sebut tertangkap tangan sedang menyerahkan uang senilai Rp150 juta kepada seorang Pegawai Negeri Sipil dari BPK. Anggota KPU dari Jawa Tengah mengaku mendapat kabar kemarin sore dan langsung berangkat menuju ke Jakarta. Kepada Tempo, mereka mengatakan cukup kaget dan ingin mengetahui penangkapan koleganya itu. Mulyana, menurut Ketua KPU Jakarta M. Taufik, saat dikunjungi tidak banyak berkomentar dan hanya bercanda saja. "Kami tadi cuma ngobrol tentang kabar dan keadaan dia. Bahkan menanyakan tentang kabar pelaksanaan pemilihan kepala daerah," kata Taufik.Salah satu anggota KPU yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, Mulyana sempat bercerita bahwa kejadian ini bernuansa konspirasi. "Dia curhat-lah, tapi dia tidak mau ngobrol banyak. Nanti akan disampaikan ke pengacaranya. Tapi seperti ada nuansa konspirasi," katanya.Sejumlah tokoh lain juga datang menjenguk Mulyana, yakni anggota KPU Anas Urbaningrum. Namun hingga saat ini keduanya belum keluar dari ruang tahanan. Dian Yuliastuti
Berita terkait
Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
19 menit lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
15 jam lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
19 jam lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
8 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
44 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
47 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
47 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
47 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
47 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
48 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca Selengkapnya
