Sejumlah pemudik terpaksa tidur di geladak kapal akibat membludaknya penumpang KM Price Soya pada arus mudik di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu dinihari (4/8). ANTARA/Amirullah
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mammahit mengkhawatirkan penumpukan penumpang di pelabuhan-pelabuhan Kalimantan pada musim mudik Lebaran tahun ini. Setiap tahun penumpukan penumpang selalu terjadi di beberapa pelabuhan, seperti di Pontianak, Sampit, Nunukan, dan Balikpapan.
"Kami akan berusaha agar penumpang enggak berangkat di hari yang sama, sehingga enggak ada penumpukan," kata Bobby saat memaparkan Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2014 di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2014.
Terbatasnya kapal, kata Bobby, menjadi penyebab terjadinya penumpukan penumpang. Dia mencontohkan, jumlah pemudik yang berangkat dari Sampit mencapai 3.000 orang, sedangkan kapal yang berlayar hanya satu unit, dengan kapasitas angkut 1.500 orang. "Akhirnya harus menunggu satu kapal lagi," kata Bobby.
Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Harry Boediarto, pemerintah tak bisa menambah jumlah kapal yang berlayar dari dan menuju Kalimantan. Sebab, jumlah kapal memang terbatas dan sudah melayani rute-rute lainnya. "Armadanya ngepas. Pernah kapasitas besar Jakarta-Blinyo kami pindahkan ke Sampit. Justru yang di Blinyo teriak," kata Harry.
Pada musim mudik tahun ini, pemerintah telah menyediakan 1.259 kapal untuk mengangkut 1.573.986 penumpang. Sebanyak 25 unit merupakan kapal-kapal besar milik Pelni yang melayani pelayaran antarpulau. Adapun 1.049 kapal swasta akan melayani pelayaran jarak dekat, di antara 84 kapal pelayaran perintis, 72 kapal penumpang, dan sisanya kapal roll-on/roll-off milik swasta dan PT ASDP Indonesia. Sebanyak 52 pelabuhan yang melayani penumpang akan dipantau.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
