TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sugihartatmo menyatakan Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Barat merupakan tiga provinsi dengan laju pencapaian kesejahteraan masyarakat tercepat di Indonesia.
"Walaupun provinsi tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah, laju peningkatannya relatif cepat," kata Sugihartatmo, saat menghadiri kegiatan Evaluasi Capaian Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2009-2013, di kantornya, Senin, 7 Juli 2014.
Penilaian ini didasari analisis data dari 2012 hingga 2013. Penilaian ini menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) sebagai indikator. Papua Barat memiliki laju pencapaian kesejahteraan rakyat sebesar 5,88.
Papua memiliki Indeks Kesejahteraan Rakyat sebesar 4,86 dan Sulawesi Barat sebesar 4,02. Berdasarkan pengelompokan laju peningkatan kesejahteraan, angka tersebut termasuk ke dalam kategori cepat. Sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat, Papua Barat sebesar 39,41. Papua sebesar 35,95 dan Sulawesi Barat sebesar 42,25. Berdasarkan pengelompokannya, ketiga provinsi ini termasuk dalam kategori rendah.
Menurut Sugihartatmo, IKraR ini terdiri atas 22 indikator yang diukur dan dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, yakni dimensi keadilan ekonomi, keadilan sosial, serta keadilan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Indikator dimensi keadilan sosial terdiri atas akses listrik, askses berobat, rekreasi, lama sekolah di atas 15 tahun, pemanfaatan jaminan sosial, harapan hidup besar dari 40 tahun, akses air bersih, askes sanitasi, pengeluaran per kapita di atas garis kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
Dimensi keadilan ekonomi terdiri atas kepemilikan rumah sendiri, usia bekerja di atas 15 tahun, rasio pengeluaran terhadap garis kemiskinan, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, askes sumber daya ekonomi, rasio biaya pendidikan terhadap total pengeluaran, dan rasio biaya kesehatan terhadap total pengeluaran.
Dari tujuh indikator ini, hanya satu indikator yang mencapai garis kesejahteraan, yaitu indikator kepemilikan rumah sendiri. Dimensi keadilan demokrasi dan tata kelola pemerintahan meliputi akses informasi, rasa aman, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.
MONIKA PUSPASARI
Berita lainnya:
Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis
Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif
PKB Jawa Tengah: Jokowi Menang di Semua Basis NU
Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200
