Layar raksasa yang menampilkan orasi Prabowo Subianto dihadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau lebih dikenal dengan sebutan May Day yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan (1/5). Prabowo menyatakan setuju dengan sepuluh tuntutan buruh diantaranya kenaikan upah 30 persen dan kenaikan kebutuhan hidup layak. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas), Hermon Palinggi Kapa, mengaku tak digaji selama enam bulan. Dia mengatakan perusahaan kertas milik calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, itu tak beroperasi sehingga sekitar 1.200 karyawannya dirumahkan.
"Kami dirumahkan sejak awal tahun ini. Katanya perusahaannya pailit, tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari perusahaan," kata Hermon ketika dihubungi, Senin, 30 Juni 2014. Menurut dia, perusahaan mulai sering berhenti berproduksi sejak 2008, sehingga karyawan yang awalnya berjumlah 1.800 orang kini menjadi hanya 1.500.
Dia mengatakan hanya 300-an karyawan yang digaji. Mereka, kata Hermon, kebanyakan adalah tenaga pengaman pabrik yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, itu.
Bila tidak sanggup berproduksi lagi, ujar Hermon, perusahaan sebaiknya memutus hubungan kerja karyawan dan memberikan pesangon. Namun, nyatanya, perusahaan itu malah menggantung status 1.200-an karyawannya.
Biasanya, Hermon mengatakan, para karyawan mendapat gaji Rp 1,7-2 juta. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena tak lagi menerima hak mereka, para karyawan Prabowo memilih berkebun. "Kami minta kejelasan status. Kami juga minta gaji dibayar penuh," kata pria yang mengaku bekerja di Kiani sejak 1995 itu.
