TEMPO Interaktif, Jakarta:Akibat perubahan fungsi lahan basah yang didorong kepentingan ekonomi jangka pendek, 10 tahun terakhir sejak 1994, telah terjadi pengurangan sejumlah 10 juta hektar lahan basah dari yang sebelumnya mencapai 40,5 juta hektar. Untuk mencegah meluasnya kerusakan, menurut Deputi VI bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Sudariyono, diperlukan peran pemerintah daerah. "Komitmen kuat dari masing-masing pemerintah daerah menjadi hal penting dalam upaya penyelamatan lahan basah di Indonesia,"ujar Sudariyono saat peluncuran buku panduan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Penyelamatan Lahan Basah yang berlangsung di Gedung C Kementerian Lingkungan Hidup hari ini, Senin (28/3). Akibat desentralisasi, peran daerah menjadi lebih kuat, menurut Sudariyono, berdampak positif karena upaya pengawasan dapat dilakukan secara lebih intensif. "Karena terbagi menjadi daerah kecil-kecil memungkinkan hal tersebut untuk dilakukan,"ujarnya. Soal desentralisasi juga menjadi isu sentral dalam penyusunan buku panduan tersebut. Edisi baru buku ini, merupakan revisi dari buku yang sama sebelumnya yang ditulis dalam bahasa inggris. Tujuannya, selain lebih memudahkan karena menggunakan bahasa Indonesia, penyusunan edisi baru ini juga didasarkan beberapa perubahan seturut dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. "Diantaranya, desentralisasi ini dengan memberi peran lebih kuat pada pemerintah daerah,"kata Sudariyono. Rinaldi