Cerita Mega soal Pencuri Ikan di Laut Indonesia  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 12 Juni 2014 06:39 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, memberikan keterangan kepada wartawan seusai memberikan hak pilih dalam pemilihan legislatif di TPS 35, di Kebagusan, Jakarta Selatan (9/4). Menurut Hasil penghitungan cepat sementara (quick count) yang dilakukan Center for Strategic and International Studies dan Cyrus Network menyebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memimpin perolehan suara dalam pemilu legislatif 2014 dengan 19,26 persen dari suara nasional. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung - Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2001-2003, Megawati Soekarnoputri mengaku punya teman dari sebuah negara. Temannya itu menceritakan pola kerjanya untuk mengambil ikan di perairan Indonesia. "Kalau teknologinya tidak ditingkatkan dalam hal kelautan, minim sekali, habis-habisan kita dicuri ikannya," kata Megawati saat berpidato di di acara seminar nasional tentang kelautan di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu, 11 Juni 2014.

Menurut Mega, temannya itu membawa armada kapal besar dan kecil. Kapal besar untuk memproduksi langsung hasil ikan segar dalam kaleng ditempatkan di batas wilayah perairan Indonesia. "Nanti kalau saya tangkap kamu, kamu yang keluarkan. Maksudnya, saya yang suruh mengeluarkan dia karena dia sudah memberikan informasi itu," ujar Mega.

Sebanyak 20 kapal ukuran sedang masuk untuk mengambil ikan. Ada empat kapal yang sengaja diatur untuk ditangkap patroli keamanan. Sisanya, yaitu 16 kapal, mengambil ikan dan membawa tangkapan ke kapal besar di luar perbatasan Indonesia. "Siapa yang mau beli, ini ada ikan tuna segar sudah dikalengkan. Saya kira banyak yang tahu hal itu. Kenapa kita menutup mata," kata Megawati.

Calon presiden Joko Widodo yang berpidato sebelum Megawati mengatakan untuk memperkuat pengamanan laut, jumlah kapal patroli harus ditambah. Selain itu, pemerintah perlu membeli pesawat pengintai tanpa awak untuk mencegah pencuri ikan. "Manajemen pengawasan, kapal harus benar-benar patroli," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengakui pengendalian kapal-kapal pencuri masih sulit dilakukan. Kementerian hanya punya 27 unit kapal berukuran kecil dibanding kapal pencuri ikan. "Kalau kapal illegal fisihing datang kita kejar, dia sudah speed-nya 100 kilometer per jam, (kapal) kita hanya 50 kilometer per jam. Ini kaitannya dengan anggaran," kata Cicip.

ANWAR SISWADI
Berita Terpopuler:

PBB Beri Rapor Merah Soal Toleransi di Indonesia

Miley Cyrus Robek Gambar Selena Gomez di Panggung

Atlet Senam Rumania Beralih Jadi PSK

Diklaim Kerap Mengajar, SBY Dapat Gelar Guru Besar









Berita terkait

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.

Baca Selengkapnya

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

Baca Selengkapnya

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.

Baca Selengkapnya

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.

Baca Selengkapnya

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.

Baca Selengkapnya

Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.

Baca Selengkapnya