TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DI Yogyakarta Umar Sanusi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DPW-DPW di rayon tengah yang meliputi daerah Jawa dan Bali untuk menyelenggarakan musyawarah bersama. Musyawarah bersama ini sedianya akan diselenggarakan sekitar bulan Mei-Juni tahun ini. "DPW-DPW saat ini sudah sangat gerah melihat sikap DPP. Karena itu, kami akan adakan musyawarah bersama untuk mengambil sikap," kata Umar Sanusi kepada Tempo di Yogyakarta, Selasa (22/3). Meskipun begitu, kata Umar, DPW PPP DIY tidak akan mendukung tindakan inskonstitusional seperti membuat pengurus tandingan PPP seperti yang diusulkan anggota Dewan Pakar PPP Mudrick M Sangidoe beberapa waktu lalu.DPW DIY, lanjut Umar, sebagai pelopor penyelenggaraan musyawarah bersama, bersedia menjadi tempat penyelenggara musyawarah. Musyawarah bersama ini, menargetkan agar muktamar dapat diselenggarakan secepatnya. "Kami harapkan akhir tahun ini muktamar terselenggara atau setidaknya pada triwulan pertama 2006," kata dia. Lebih lanjut, Umar mengatakan rayon timur maupun rayon barat DPW PPP juga akan menyelenggarakan hal serupa. "Kami sudah berkoordinasi, sekarang tinggal penyelenggaraan oleh masing-masing rayon," katanya. Sebenarnya, menurut Umar, pihaknya menginginkan musyawarah bisa dilaksanakan bersama-sama seluruh rayon, tapi hal tersebut tidak bisa terselenggara karena masalah jarak dan waktu. "Tapi, yang penting niat kita sudah sama," ujar dia.Menurutnya, pihaknya bersama DPW-DPW seluruh Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras lagi untuk memperingatkan DPP agar memperhatikan aspirasi di bawah. Pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat kepada DPP yang intinya meminta muktamar agar dilaksanakan secepatnya, tapi sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan. "Karena itu, kami seluruh DPW akan berkumpul sehingga dapat memberikan desakan lebih keras kapada DPP untuk penyelenggarakan muktamar secepatnya," kata dia. Putri Alfarini