Kasus SKK Migas, KPK Panggil Marihad Simbolon

Reporter

Selasa, 10 Juni 2014 11:20 WIB

Kepala SKK Migas non aktif Rudi Rubiandini meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, (14/8). Rudi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh perusahaan trader minyak asing. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Marihad Simbolon, Presiden Komisaris PT Kaltim Parna Industri. Marihad bakal diperiksa terkait dengan kasus penyuapan terhadap Rudi Rubiandini, bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Diperiksa sebagai saksi untuk AMS," kata staf Biro Hubungan Masyarakat KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam siaran pers, Selasa, 10 Juni 2014. AMS yang dimaksud adalah tersangka kasus tersebut, Artha Meris Simbolon, bos Parna Group.

Selain memeriksa Marihad, terkait dengan kasus yang sama, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Teti Supiyati, Finance & Manager Accounting Gunung Geulis Country Club. Teti juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Artha Meris.

Seperti tercantum dalam surat dakwaan terhadap Rudi Rubiandini pada 17 Juli 2013, Artha menghubungi Deviardi, tangan kanan Rudi. Artha meminta Rudi cepat-cepat memberikan pertimbangan penetapan surat penurunan formula harga gas Bontang kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

"Nantinya surat tersebut akan dikawal Artha kalau sudah di Kementerian Energi," begitu tercantum dalam surat dakwaan.

Duit suap dari Artha Meris kepada Rudi senilai US$ 522.500. Suap itu berawal pada 2013 ketika Rudi bertemu Marihad Simbolon di kantor SKK Migas dan di lapangan golf di Gunung Geulis, Bogor.

Marihad mengeluh soal tingginya formula harga gas untuk perusahaannya. Gas dari Bontang yang dipermasalahkan oleh Marihad itu berbeda dalam pengenaan formulanya untuk PT Kaltim Parna Industri dan PT Kaltim Pasific Amoniak.

Senin, 9 Juni 2014, Jero Wacik diperiksa penyidik KPK selama enam jam sebagai saksi untuk kasus tersangka Artha Meris. Jero mengaku menjelaskan kepada penyidik soal penetapan harga gas.

MUHAMAD RIZKI

Berita lain:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
Jawab Roy Suryo via BBM, Ahok: Bro Kenapa Somasi?
Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan
Polisi: Pemerkosaan Mahasiswa Malaysia Rekayasa
Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar
Debat Capres Masih Gunakan Strategi 5-3-2
Klaim Lihat MH370, Pekerja Kilang Minyak Dipecat

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

49 menit lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

4 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

8 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

12 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

18 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya