TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie menyarankan penggunaan hak angket oleh DPR untuk membuka kepada publik subsidi BBM dan keuangan Pertamina. "Sebab selama puluhan tahun pemerintah tidak mau memberitahu berapa pengeluaran untuk minyak impor. Pemerintah tidak mau mengungkap angka-angka," kata Kwik dalam diskusi Penolakan Kenaikan Harga BBM Ditinjau dari Aspek Ekonomi-APBN dan Politik-Hukum di gedung DPR, Minggu (20/3).Menurut Kwik, selama ini pemerintah mengambil keputusan atas dasar penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI). Ia mengeritik metodologi kausal lembaga ini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, ujarnya, kebijakan ekonomi nasional dikendalikan oleh Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan yang disebutnya 'Mafia Berkeley Mafia' dengan pendekatan yang neoliberal dan pro-IMF.Dalam diskusi itu ikut berbicara Yasonna H. Laoly (anggota Komisi II DPR), pengamat politik Arbi Sanit, anggota fraksi PDI-P Max Moein dan moderator Maruaran Sirait (FPDI-P).Max Moein curiga ada permainan penggunaan ter sebagai bahan pencampur bensin, sebab bahan tersebut sudah dilarang di negara-negara lain karena kandungan timbalnya. "Padahal ada bahan lain yang diproduksi antara lain Malaysia dan Taiwan. Tapi kalau dari situ, Pertamina harus mengadakan tender," ujar Max. Ter itu, katanya, dibeli dari sebuah perusahaan Amerika Serikat tanpa melalui tender.Ibnu Rusydi - Tempo