Menhan Purnomo Yusgiantoro (kanan) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) sebelum rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5). ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Situbondo - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah ada perwira tinggi TNI aktif yang berpihak pada calon presiden tertentu. Menurut dia, sentilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan pada Senin, 2 Juni 2014, bukan hanya ditujukan pada TNI, melainkan juga terhadap seluruh aparatur pemerintah.
"Ya, aparat pemerintah daerah, Polri, serta jajarannya yang lebih luas," kata Purnomo setelah menyaksikan latihan gabungan TNI di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Rabu, 4 Juni 2014. (Baca: Disebut Kapal Karam, SBY: Saya Panglima Tertinggi)
Menurut Purnomo, setelah mengingatkan TNI/Polri supaya netral dalam pilpres, Presiden SBY juga menyentil para menteri dalam rapat kerja kabinet dua hari kemudian. "Menteri pun ya harus netral," katanya.
Sentilan Presiden SBY itu, tutur Purnomo, adalah hal wajar sebagai kepala pemerintahan. Sebab, tahapan pilpres telah memasuki masa kampanye. Purnomo juga meminta para capres supaya tidak menarik-narik TNI dalam aksi dukung-mendukung. (Baca: SBY: Ada Kepala Daerah Intervensi Pemilu 2014)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pernyataan Presiden SBY yang meminta TNI/Polri supaya netral tidak perlu didiskusikan kembali. "Harus dilaksanakan," ujarnya.
TNI yang profesional, ujar Moeldoko, sejatinya tidak memikirkan hal di luar tanggung jawabnya untuk bertempur. Meski begitu, TNI siap membantu keamanan pelaksanaan pilpres. "Seluruh kekuatan akan kami kerahkan," katanya.
Senin, 2 Juni lalu, Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi TNI-Polri mengumpulkan sekitar 282 perwira tinggi di jajaran TNI-Polri. Pertemuan itu untuk menegaskan supaya TNI/Polri tetap netral dalam pilpres 2014.
