TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dianggap kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melampaui wewenangnya. Dalam surat tertanggal 16 Februari 2005 yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirayuda, meminta Duta Besar untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, Hatanto Reksodipoetro menjadi Sekretaris Jenderal di departemen yang dipimpinnya.Surat Menteri Mari dibalas Menlu Hassan, dengan surat tertanggal 7 Maret yang menyetujui keinginan Mari, dengan cara mengakhiri masa tugas Hatanto pada pekan ketiga bulan April. Surat-suratan kedua Menteri itu dipandang tidak etis anggota komisi I DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Djoko Susilo. "Menteri memang sering nylonong begitu. Seharusnya kami, DPR ini sebagai mitranya dilibatkan untuk hal beginian,"katanya.Yang sewot bukan hanya wakil rakyat, Menteri sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, merasa dilewati. Surat-surat kedua Menteri ternyata tak ditembuskan kepadanya. Apalagi untuk pengangkatan jabatan seperti itu, harus melalui proses penilaian dari Tim Penilai Akhir yang diketuai Presiden. Tim yang terdiri dari Presiden, wakil, Menege PAN, Kepala BIN dan Mendagri biasanya yang menetukan seseorang layak atau tidak menempati jabatan tertentu, terutama untuk tingkat eselon satu.Ahmad Taufik