Ketua DPR Diminta Tidak Pimpin Sidang Paripurna

Reporter

Editor

Kamis, 17 Maret 2005 12:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPR Agung Laksono, diminta tidak memimpin sidang paripurna apabila tidak mampu mengambil keputusan adil. "Kalau memang Ketua DPR tidak siap memimpin sebaiknya digantikan Wakil Ketua yang lain saja," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung MPR/DPR, Kamis (17/3). Menurut Tjahjo, pimpinan sidang harus mampu mengambil sikap adil dan demokratis, tidak memaksakan kehendak dan tidak memasukan agenda tersembunyi. "Agenda tersembunyi terlihat dari sikap pimpinan yang mengulur-ulur waktu untuk tidak segera ambil keputusan dalam sidang Paripurna," tuturnya. Dia menjanjikan, fraksinya akan bersikap tertib sepanjang Ketua Pimpinan sidang bersikap adil. Tjahjo juga menyatakan permintaan maaf karena fraksinya dalam sidang paripurna kemarin bersikap emosional sehingga mengganggu jalannya sidang paripurna. Tjahjo menegaskan, akan tetap meminta dilaksanakan voting pengambilan sikap dewan untuk menolak atau menerima kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. "Sidang paripurna bukan forum untuk fraksi tetapi untuk para anggota menyatakan sikap," tuturnya. Sementara itu, Agung Laksono, Ketua DPR menyatakan akan menampung semua aspirasi yang berkembang dalam rapat konsultasi antar pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Rapat konsultasi ini sendiri, berlangsung sejak pukul 10.42 WIB yang dipimpin langsung Agung Laksono dan Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR. "Keputusan pelaksanaan sidang Paripurna akan diputuskan dalam rapat konsultasi ini," tutur Agung. Menurutnya, rapat konsultasi antar pimpinan fraksi diperlukan untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak perlu terjadi kericuhan. "Untuk menghindari kericuhan sebaiknya para pimpinan fraksi mensosialisasikan hasil konsultasi kepada para anggotanya, jangan sampai terjadi seperti kemarin," jelasnya. Sebelum rapat konsultasi dibuka, terdapat pernyataan dari salah satu anggota fraksi PDS Carol Daniel, agar rapat konsultasi dilaksanakan terbuka. "Biar masyarakat tahu apa yang berkembang dalam rapat konsultasi," ujarnya. Sementara itu, di depan Gedung DPR terlihat ratusan polisi yang berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya demo. Rencananya, BEM se-Jabotabek dan Bandung menggelar demo di depan DPR. Namun sampai saat ini mereka belum terlihat. Yuliawati

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

15 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

16 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

16 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

21 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

23 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya