Jokowi: Komunikasi Pusat dan Daerah Harus Rutin Digelar  

Reporter

Rabu, 21 Mei 2014 20:00 WIB

Joko Widodo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya lebih sering dilakukan. Menurut calon presiden yang diusung koalisi PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura itu, acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Tim Pengendali Inflasi Daerah yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Rabu, 21 Mei 2014, merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Menurut saya, komunikasi seperti ini harus rutin dilakukan. Kalau bisa setiap bulan, bukan setiap tahun seperti ini," kata Jokowi, sapaan akrabnya, saat berbicara dalam Rakornas tersebut.

Jokowi diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya tentang cara mengatasi inflasi. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu pun bercerita tentang kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah.

Menurut Jokowi, kunjungan untuk melakukan kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah itu bertujuan menekan laju inflasi di Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan kerja sama terkait dengan distribusi beras, ikan, dan daging sapi guna memasok kebutuhan di Jakarta.

"Saya kaget sekali ada surplus beras 2,6 juta ton di sana. Sedangkan di Jakarta kehabisan. Dalam hitungan jam, kami datangkan beras dari sana ke Jakarta, meski ngutang dulu," ujarnya.

Jokowi juga menjalin kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerja sama dengan kedua provinsi itu terkait dengan distribusi daging ayam dan sapi. "Di Lampung juga melimpah sayur dan buah-buahan," ucapnya.

Menurut Jokowi, kerja sama ekonomi antardaerah perlu dilakukan. Dengan kerja sama semacam itu, kebutuhan di suatu daerah bisa diisi oleh daerah lain sebelum memutuskan untuk melakukan impor.

ERWAN HERMAWAN

Berita terkait

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

29 Juli 2023

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

1 November 2022

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

11 Oktober 2022

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah

Baca Selengkapnya

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

2 Maret 2022

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.

Baca Selengkapnya

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

18 Agustus 2021

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

18 Agustus 2021

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

17 Juli 2021

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

17 Mei 2017

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

17 Mei 2017

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.

Baca Selengkapnya

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

25 Januari 2017

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

Wacana pembubaran KASN melalui revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya