Kasus Hambalang, KPK Periksa Anny Ratnawati  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Senin, 19 Mei 2014 12:58 WIB

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memeriksa Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Anggaran pada saat anggaran tahun jamak proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun itu disetujui.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi Hambalang dengan tersangka MS," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin, 19 Mei 2014. (Baca: Wamenkeu Dicecar Soal Kontrak Hambalang)

Menurut Priharsa, orang kedua di Kementerian Keuangan itu bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Mahfud Suroso, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras. PT Dutasari merupakan subkontraktor di proyek Hambalang. Dari kerja sama operasi PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya, perusahaan itu mendapat kontrak pekerjaan mekanikal dan elektrikal serta penyambungan listrik Hambalang senilai Rp 328 miliar.

Anny Ratnawati yang mengenakan baju hitam datang pukul 09.50 dengan kawalan ajudannya. Dia menolak memberikan komentar saat tiba di gedung KPK.

Dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan proyek Hambalang, nama Anny Ratnawati banyak disebut dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Anggaran. Anny disebut melakukan sejumlah kesalahan prosedur dalam menyetujui anggaran dalam kasus Hambalang.

HUSSEIN ABRI YUSUF





Terpopuler:
Kabar Cawapres Jokowi Dianggap Manuver Belaka
Ahok Minta Presiden Terpilih Tuntaskan Tragedi Mei 1998
Pasar Harapkan Cawapres Jokowi dari Militer
Politikus Demokrat Sebarkan Kabar Duet Jokowi-Ical
Polisi Cari Petinggi Artha Graha yang Hilang











Advertising
Advertising

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

3 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

7 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

11 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

14 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

20 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya