Wakil Ketua DPR: Sebaiknya SBY Umumkan Perang dengan Malaysia

Reporter

Editor

Jumat, 11 Maret 2005 18:50 WIB

TEMPO Interaktif, Solo: Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif meminta Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk memerintahkan Panglima TNI melakukan penyerbuan ke Malaysia. Alasannya, Malaysia sudah tidak menghormati kedaulatan negara RI dengan melewati batas negara di perairan Ambalat. Permintaan penyerbutan tersebut akan menjadi salah satu agenda yang disampaikan kepada presiden dalam rapat konsultasi yang direncanakan berlangsung Senin (13/3). "Soal menang kalah urusan nanti karena ini menyangkut kedaulatan negara," ujar Zaenal di Solo, Jum'at (11/3).Menurut Zaenal, seharusnya TNI sudah berani menembaki kapal-kapal milik Malaysia yang sudah berulangkali melintasi batas negara RI. Dia mengatakan maklumat perang tersebut harus dilakukan karena Malaysia tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan pemerintah Indonesia. "Setelah rapat konsultasi nanti, semoga presiden akan membuatpernyataan perang dengan Malasyia dan diikuti dengan pengiriman pasukan secara besar-besaran ke perbatasan," tukasnya.Politisi dari PBR ini meragukan langkah diplomatik yang tengah diupayakan pemerintah. Dia mengingatkan, pemerintah memiliki pengalaman buruk dalam hal diplomasi terbukti dengan hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta dalam kasus-kasus lain. Tanpa kekuatansenjata, Zaenal mengkhawatirkan tidak hanya Ambalat yang akan hilang tetapi juga pulau-pulau lain pun bisa dijarah oleh Malaysia. "Diplomasi yang dilakukan pemerintah itu tidak canggih. Saya setuju bila pemerintah menyerbu Malaysia," tambahnya.Menurut Zaenal, dari sekitar 13 ribu pulau yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baru separuhnya atau sekitar 7 ribu pulau yang bisa dikelola oleh pemerintah. Dikatakannya, maklumat perang tersebut saat ini juga sangat diingini hampirseluruh komponen masyarakat yang gerah dengan klaim malaysia yang dianggapnya sudah menginjak-injak kehormatan sekaligus kedaulatan NKRI."Seperti yang dapat disaksikan saat ini rakyat kita sudah sedemikian marahnya kepada Malaysia dan sangat menunggu pemerintah SBY mengeluarkan tindakan keras terhadap Malaysia. Negara itu sebenarnya pada masa lalu banyak belajar pada Indonesia tetapi bukannyamenyatakan terimakasih tetapi melakukan perbuatan yang mencoreng martabat kita sebagai negara yang berdaulat," tegas Zaenal. Imron Rosyid-Tempo

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya