TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Semuel A. Pangerapan menilai Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) arogan dalam soal pemblokiran situs berbagi video, Vimeo.
Menurut dia, Kemenkominfo menggunakan wewenangnya tanpa berkonsultasi dengan pihak lain seperti masyarakat dan pengusaha. "Mereka menggunakan wewenang tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan pihak lain. Tiba-tiba sudah diblokir saja," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 13 Mei 2014. (Baca: Ini Alasan Pemblokiran Vimeo)
Menurut dia, tidak semua konten yang ada di Vimeo bermuatan pornografi. "Hanya ada Yudit I (video yang menampilkan orang telanjang) yang berbau porno. Sebelebihnya tidak ada," katanya. Jika alasan Kemenkominfo memblokir Vimeo adalah masalah pemuatan konten pornografi, ia menambahkan, seharusnya yang diblokir kanal untuk orang dewasa saja. Kanal lain tidak perlu ditutup. "Ini semuanya diblokir. Kalau seperti itu, yang lainnya (situs berbau porno) juga diblokir juga. Kemenkominfo harus konsisten."
Ia menyatakan, dalam kasus pemblokiran situs Vimeo, tak hanya pengusaha yang dirugikan. Masyarakat juga dirugikan karena juga menaruh video di situs itu. Selain itu, ia pun menilai Kemenkominfo tak bersikap terbuka dalam pemblokiran suatu situs. "Mereka menutup saja tanpa memberi tahu dasarnya apa. Seharusnya terbuka, jangan tersembunyi," ujarnya.
Karena itu, ia melanjutkan, pihaknya menginginkan adanya badan pertimbangan konten. Fungsi badan itu: melakukan pertimbangan sebelum situs diblokir. Anggota badan tersebut terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. (Baca: Banjir Protes, Menteri Kominfo Buka Blokir Vimeo)
Dengan begitu, kata dia, pendefinisian porno atau tidak dan layak atau tidak tidak didominasi oleh seseorang yang menjabat dan tidak berpotensi disalahgunakan. "Lembaga ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945."
