TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, memprediksi kritikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait calon presiden berbahaya ditujukan untuk Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto.
Prediksi itu didasarkan fakta bahwa Prabowo pernah melontarkan nasionalisasi aset asing yang dianggap SBY sebagai janji yang membahayakan negara. "Artinya, SBY membuat jarak dengan Prabowo, sulit berkoalisi," kata Effendi ketika dihubungi, Rabu, 7 Mei 2014.
Dengan kritikan ini, kata Effendi, kemungkinan SBY akan membentuk poros koalisi sendiri. Artinya, ujar dia, SBY kemungkinan akan menjadi king maker dengan mengusung calon presiden sendiri.
Di sisi lain, ada kemungkinan untuk mendekati pihak yang berseberangan dengan Prabowo, yakni kubu Joko Widodo yang dicalonkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, koalisi Demokrat dengan PDI Perjuangan sulit terjadi karena Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai berlambang kepala banteng itu, sulit menerima Yudhoyono."Kecuali kalau SBY bisa menjawab lima pertanyaan Megawati, tapi saya rasa sulit," kata Effendi. (Baca: Penculikan Aktivis, Prabowo Diminta Tanggung Jawab)
Ihwal etis atau tidaknya Ketua Umum Demokrat itu melontarkan kritik, Effendi mengatakan tergantung posisinya. Lontaran itu suatu hal yang biasa bila konteksnya sebagai presiden karena wajib mengamankan negara. Namun bila sebagai politikus teras partai, Effendi merasa SBY tak etis, bahkan bisa bunuh diri. Rakyat akan menilai SBY dan orang yang akan diusung partainya menjadi calon presiden sebagai pihak yang pro dengan modal atau kapital asing, kemudian sebaliknya bersimpati dengan Prabowo.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada calon presiden yang menebar janji-janji kampanye yang berpotensi membahayakan negara. Menurut dia, janji seperti itu bisa menyakiti masyarakat dan mengganggu kestabilan negara. "Janji kampanye selama ini ada yang berbahaya," katanya melalui kanal Suara Demokrat di YouTube (http://youtu.be/s9O7K5c8CPE), Senin, 5 Mei 2014.
Salah satu janji kampanye berbahaya itu, kata SBY, berkaitan dengan rencana mengambil alih aset dari tangan asing. Menurut dia, ini adalah contoh janji muluk-muluk, tapi efektif mencitrakan calon presiden tersebut sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Jika janji ini akhirnya dilaksanakan, ujar SBY, Indonesia akan dituntut banyak pihak di pengadilan arbitrase. Menurut dia, tuntutan ini akan berdampak besar bagi negara karena akan mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. SBY dengan tegas menolak calon presiden yang mengkampanyekan pengambilalihan aset. (Baca: Diundang Hendropriyono, SBY dan Prabowo Absen)
SUNDARI
Berita Terpopuler:
Komnas HAM Akan Sikapi Pengakuan Kivlan Zein
Monica Lewinsky Buka Mulut Soal 'Affair' Clinton
Foto Seksinya Digunjingkan, Mariana Renata Pasif
Wewenangnya Terbatas, Ahok Memilih Diam Saja
Ulil Kembali Ditolak Tampil di UIN
Gerindra: Isu HAM Prabowo kalau Diteruskan sampai Dosa Ken Arok
