TEMPO Interaktif, Jakarta:Para pemuka agama yang hadir dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Jack Straw di kantor pusat PB Nahdlatul Ulama, Kamis (9/1), meminta agar Inggris tidak menyerang Irak. Tindakan penyerangan dengan kekuatan bersenjata itu akan mengganggu stabilitas keamanan di dunia. Jika anda lakukan ini, apa yang paling kami khwatirkan adalah tindakan ini akan mendelegitimasi muslim demokrat di Indonesia. Sebaliknya justru akan melegitimasi kelompok radikal, fundamentalis atau teroris, kata Nurcholis Madjid, cendekiawan Muslim, kepada Jack Straw, dalam sesi tanya jawab. Selain Nurcholis, hanya dua orang pemuka agama yang mendapat kesempatan untuk bertanya, yaitu Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Kardinal Darma Atmadja. Syafii mengatakan, pada dasarnya umat Islam sepakat dengan ide memerangi terorisme. Tapi jika kita ingin menjatuhkan Presiden Saddam Hussein dan menginvasi Irak, ini adalah bentuk terorisme negara, kata Syafii sambil meminta pemerintah Inggris berpikir 70 kali sebelum melakukan penyerangan. Sementara Darma Atmadja menyoroti masalah perdamaian yang tidak kunjung terwujud. Ini terjadi, kata dia, karena cara-cara yang ditempuh justru lewat peperangan dan kekerasan. Itu sangat ironis, tegas Darma. Ia meminta agar bisnis memperjual belikan senjata dihentikan. Jika kita berkelahi satu sama lain dengan kepalan tangan kita, maka tidak akan terlalu menyakitkan, kata dia Menanggapi pertanyaan dan komentar dari para pemuka tokoh ini, Menlu Inggris mengatakan, ancaman kekuatan senjata kadang-kadang diperlukan untuk mendukung kegiatan diplomasi. Namun demikian ia mengakui bahwa penyelesaian masalah menyangkut Irak bisa dilakukan secara damai. Tidak ada alasan bahwa masalah dengan Irak tidak bisa diselesaikan dengan damai, kata dia. Dalam pertemuan ini, hadir sejumlah tokoh seperti pengacara Adnan Buyung Nasution, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, ekonom Sjahrir, Deputi Bank Indonesia Anwar Nasution, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, bekas Menteri Agama Tarmidzi Taher, pengamat militer Hasnan Habib, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, dan fungsionaris Partai Golongan Karya Theo L. Sambuaga. Pada sesi tanya jawab, Straw mengakui negaranya sebagai salah satu kekuatan pemilik senjata nuklir bersakala besar di dunia. Oleh karena itu Inggris memiliki tanggung jawab khusus untuk mengikuti aturan dalam piagam PBB. kata dia. Mengenai ide untuk menghentikan penggunaan dan perdagangan senjata, Straw menilai hal itu sebagai bentuk sikap pasifisme. Ia mengaku dirinya bukan seorang pasifisme, tapi ia menghargai sikap itu sebagai sebuah tradisi yang baik dan mulia. Ia juga menegaskan bahwa Amerika tidak akan bertindak unilateral melainkan tetap dalam kerangka Persatuan Bangsa Bangsa. Usai acara, Darma Atmadja mengatakan, ia sengaja melemparkan ide itu sebagai sebuah wacana. Saya sengaja melemparkan gagasan yang paling ekstrim supaya kalau dikurangi masih baik. Jika di kurangi, meskipun orang masih menggunakan kekerasan atau kekuatan tetapi dalam batas-batas yang minimal, kata dia. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, usai acara menyatakan, serangan kepada Irak harus memenuhi aspek yuridis formal dan substansial. Harus jelas kesalahannya apa. Ini yuridis formalnya tidak ada, substansialnya juga tidak ada, kata Muzadi dengan mimik serius. Ketika ditanya bahwa pengiriman pasukan Amerika dan Inggris ke Teluk merupakan upaya untuk mendukung aksi diplomasi seperti dikatakan Straw, Muzadi menjawab pendek. Kita lihat saja nanti, tukas dia sambil memasuki lift. Menjawab pertanyaan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa kekuatan bersenjata bisa digunakan untuk mencapai untuk menjaga martabat dunia. Kekerasan senjata yang hanya akan melestarikan kedzaliman (kekerasan) dan akan menyerbarluaskan teror yang akan menyusahkan rakyat tidak diperlukan,tegas dia. Untuk menghadapi terorisme, Hidayat mengusulkan agar Amerika dan Inggris menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya untuk membangun peradaban dunia yang adil. Dan dengan kekuatan ekonomi dan militernya itu menciptakan peradaban yang tidak menindas. Yang sekarang itu penindasan, kata Hidayat. (Budi Riza--Tempo News Room)