TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan instansinya tengah menggodok rancangan peraturan wali kota untuk memperbesar kuota siswa miskin di sekolah negeri di Kota Bandung mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. "Drafnya sudah 90 persen," kata dia di Bandung, Selasa, 6 Mei 2014.
Menurut Elih, perbesaraan kuota siswa miskin itu akan diterapkan dalam ajang penerimaan siswa baru tahun ini. Dulu kuotanya sepuluh persen (campuran) untuk siswa miskin dan prestasi, sekarang jadi 25 persen.
Elih merinci rancangan kuota baru itu, adalah 20 persen untuk afirmasi kelompok miskin dan kelompok lainnya yang dilindungi undang-undang, lima persen untuk calon siswa yang masuk lewat jalur prestasi. Adapun kuota bagi calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung dijatah sepuluh persen tiap sekolah.
Basis data siswa miskin yang dipergunakan adalah data siswa miskin pengguna Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan kelurahan yang tercatat di jejang sekolah di bawahnya. Juga data orang miskin yang sudah dicatatkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung. "Saat pendaftaran mereka harus membuktikan itu," ucap Elih.
Orang tua siswa miskin akan diminta menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Surat ini berisi kesediaannya agar anaknya dinyatakan mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah jika terbukti surat keterangan miskin atau sertifikat prestasinya bodong.
Selain itu, seleksi dan penetapan lulus tidaknya siswa tidak lagi berada di tangan sekolah, tapi diambil alih pemerintah Kota Bandung lewat panitia pusat yang diketuai dirinya. Dalam proses penerimaan siswa baru nanti, sekolah hanya diberi kewenangan mengatur manajemen sekolah, di antaranya pengaturan jatah rombongan belajar tiap kelas.
Saat ini, kata Elih, draf peraturan wali kota itu sudah ditangan Ridwan Kamil. Rancangan peraturan itu sudah dibahas dengan anggota DPRD Kota Bandung serta disebar ke sejumlah komunitas pendidikan di Kota Bandung.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat M. Wahyudin Zarkasy mengatakan Kota Bandung adalah satu dari tujuh daerah di Jawa Barat yang belum mendeklarasikan pendidikan gratis di wilayahnya. "Yang sudah mendeklarasikan membebaskan biaya pendidikan itu sekitar 19 kabupaten/kota," kata dia di Bandung, Selasa, 6 Mei 2014.
Menurut dia, beragam alasan daerah yang belum mendeklarasikan pendidikan gratis, salah satunya keterbatasan keuangan daerah. "Unit cost pendidikan itu berbeda-beda. tergantung pelayanannya," ujarnya.
Namun untuk melindungi siswa miskin di sekolah, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengultimatum agar sekolah tidak boleh melakukan praktek diskriminasi bagi mereka. "Kalau nanti ada laporan rapor tidak dibagikan, ijazah tidak dibagikan, lapor. Saya dapat wewenang penuh untuk menghentikan semua bantuan pemerintah," kata Zarkasy.
Sejumlah sekolah mahal memilih tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah dan menolak siswa tidak mampu. Namun pemerintah daerah punya beragam cara untuk menekan sekolah yang melakukan diskriminasi pada siswa miskin. Salah satunya, dengan menghentikan pelayanan administrasi ujian nasional, hingga akreditasi. "Pokoknya, layanan akan dihentikan kalau dia menggangu orang miskin, karena itu kan program pemerintah," kata Zarkasy.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Anggota DPRD DKI Usulkan Penghapusan KJP Plus untuk Gratiskan Sekolah
54 hari lalu
DPRD DKI Jakarta mengusulkan penghapusan program KJP Plus.
Baca SelengkapnyaGanjar Tanya Pilih Sekolah Gratis atau Makan Gratis? Ini Jawaban Ibu Lilik
29 Januari 2024
Saat kampanye akbar di Kulon Progo, Ganjar bertanya kepada salah seorang ibu: Pilih sekolah gratis atau makan gratis? Ini jawabannya.
Baca SelengkapnyaJanjikan Program 1 Keluarga 1 Sarjana, Ganjar: Pilih Sekolah Gratis atau Makan Gratis?
29 Januari 2024
Ganjar Pranowo Tegaskan Program Pendidikan Gratis saat Kampanye Akbar di Yogjakarta
Baca SelengkapnyaBudiman Sudjatmiko: Jika Prabowo Memegang Kekuasaan, Ini Tugas Utamanya
1 Oktober 2023
Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko sebut jika Prabowo memegang kekuasaan ini yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaSekolah Unggulan Gagasan Bupati Kediri Terima Siswa Dari Kalangan tak Mampu
28 Mei 2023
Bupati Kediri menginginkan anak-anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi bisa kembali melanjutkan pendidikannya
Baca SelengkapnyaSekolah Gratis Milik Sarwendah 3 Kali Dirusak, Ruben Onsu: Kaca Dilempar Batu
14 November 2022
Ruben Onsu mengungkapkan pengrusakan ruang kelas di Taman Pendidikan Sarwendah terjadi ketika anak-anak sedang belajar.
Baca SelengkapnyaTok! Sekolah Gratis SMA - SMK Negeri Jawa Barat Mulai 2020
28 November 2019
APBD Jawa Barat 2020 akan menanggung iuran bulanan SMA/SMK negeri ataub biaya sekolah gratis. Siswa sekolah swasta disiapkan dana bantuan.
Baca SelengkapnyaMendikbud: Jangan Percaya jika Ada yang Janjikan Sekolah Gratis
23 Maret 2018
Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, janji memberikan sekolah gratis dinilai ketinggalan zaman.
Baca SelengkapnyaWarga Cemorokandang Ancam Bubarkan Sekolah Gratis Greatness
15 Juni 2016
Yayasan hanya mengandalkan bantuan dari donasi karena tidak ada sumbangan dari pemerintah.
Pelajar Surabaya Tolak Pengelolaan Sekolah oleh Provinsi
27 Maret 2016
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga mengklaim pendidikan di Kota Surabaya sudah bagus dan bisa dikelola sendiri.
Baca Selengkapnya