Kasus E-KTP, KPK Geledah Ruang Direksi PT LEN

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 29 April 2014 21:55 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). ANTARAA/Seno S.

TEMPO.CO, Bandung - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengggeledah sejumlah ruangan di lantai dua gedung kantor PT LEN Industri di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa 29 April 2004. Lantai dua adalah area ruangan direksi, termasuk direktur utama, serta staf keuangan dan arsip.

Juru bicara PT LEN, Dadi Meysuhadi, membenarkan adanya penggeledahan di lantai dua kantornya. Cuma dia mengaku tak mengetahui persis berapa ruangan dan apa saja yang ditelisik tim penyidik.

"Yang jelas di lantai dua itu ada empat ruang direksi, termasuk ruang direktur utama. Ada ruangan management system operation, ruang akuntansi, ruang keuangan, SPI (sistem pengawasan internal). Juga ruangan arsip yang menyatu dengan ruang keuangan,"ujarnya saat dihubungi, Selasa malam 29 April 2014.

Dadi mengatakan penggeledahan disaksikan Direktur Utama PT LEN Abraham Mose. "Selain Pak Dirut, tadi semua direksi juga ikut menyaksikan dan mendampingi tim KPK. Saya sendiri tadi diam di lantai satu saja, tidak ikut menyaksikan," kata dia.

Dadi tak mengetahui berapa persisnya jumlah penyidik yang menggeledah di lantai dua. Cuma, dia ketahui tim KPK sudah hadir di gedung LEN sejak sebelum pukul 14.00. "Jadi saya tahunya habis istirahat, lepas jam satu siang tadi, sebelum jam dua, mereka (tim KPK) sudah datang," katanya.

Dia menduga, penggeledahan cuma dilakukan di lantai dua. Sebab selama Dadi hingga pukul 17.00 tadi berdinas di ruangannya di lantai satu, dia tak mendengar dan melihat tim penyidik KPK menggeledah lantai satu.

"Di lantai satu itu cuma ada ruang tunggu tamu, ruang humas, ruang rapat. Lantai tiga dan empat juga sepertinya tidak digeledah. Karena ruangan-ruangan penting dan berkas itu adanya di lantai dua,"kata dia.

<!--more-->

Dadi menambahkan penggeledahan dilakukan Komisi Antikorupsi terkait perkara e-KTP. PT LEN, kata dia, memang anggota konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). "PT LEN itu ikut pengadaan hardware seperti reader e-KTP dan hardware lainnya,"kata dia.

Pantauan di area PT LEN, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di lantai dua gedung. Dari balik jendela kaca besar ruangan di lantai dua, nampak satu-dua anggota tim KPK berseragam rompi khas komisi antirasuah sesekali melintasi ruangan dari area ruangan di sebelah timur ke area ruangan di barat.

Di ruang besar yang sama yang terletak diantara dua area ruangan kantor itu juga nampak lima-enam polisi yang mengawal penggeledahan. Sesekali satu-dua nggota Polrestabes Bandung ini nampak berdiri.

Wartawan hanya bisa memantau dari jarak sekitar 25 meter dari balik pagar kompleks kantor LEN di tepi Jalan Soekarno-Hatta. Petugas pengamanan setempat tak mengizinkan wartawn memasuki halaman gedung berlantai empat itu.

Lewat pesan pendek kepada wartawan, juru bicara bicara KPK, Johan Budi, mengatakan tim penggeledah terdiri dari enam orang penyidik dan petugas KPK.

ERICK P. HARDI

Baca juga:
PPP Tarik Dukungan, Prabowo Lempar Ponsel
Puluhan Orang Tua Siswa JIS Mengaku Terganggu KPAI
Indonesia Protes Pemerintah Republik Cek
KPAI: Pelaku Mengaku Korban JIS Banyak
Andi Mallarangeng: Kementerian Keuangan Kebobolan 3-0
Saat Prabowo Bertemu PPP, Terdengar Suara 'Dor!'

KPK

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

12 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

12 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

14 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

17 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya